Network
Garuda Indonesia dilanda masalah keuangan akibat pengelolaan di masa lalu, yang menyebabkan utang perusahaan membengkak lebih dari Rp140 triliun selama dua tahun terakhir.
Kementerian BUMN kemudian mengambil langkah restrukturisasi, fokus melakukan transformasi, agar maskapai Garuda Indonesia dapat lebih akuntabel, professional serta transparan.
Sementara itu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mendukung Menteri BUMN Erick Thohir dalam pengusutan kasus keuangan maskapai Garuda Indonesia.
"Kami sinkronisasi data, dan diharapkan tidak hanya untuk kasus Garuda Indonesia, namun juga kami dorong kasus lain di BUMN," kata Burhanuddin pada Selasa, 11 Januari 2022.
Baca Juga: Lowongan Kerja di Gramedia Januari 2022 Lulusan S1, Dibuka untuk Posisi Ini
Sebagai informasi, lebih dari 470 kreditur mengajukan klaim terhadap Garuda Indonesia, dengan batas waktu hingga 5 Januari 2022 lalu.
Para kreditur mengajukan klaim penagihan utang 13,8 miliar dolar AS atau Rp198 triliun, yang merupakan data dari tim pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Garuda Indonesia.
Tim PKPU Garuda Indonesia akan memutuskan nominal yang valid, serta bisa dimasukkan pada proses restrukturisasi 19 Januari 2022 setelah tahap verifikasi selesai.***
