Network
PR TASIKMALAYA - Sejumlah menteri di Pemerintahan Presiden Jokowi diduga terlibat dalam bisnis tes PCR.
Mardani Ali Sera selaku politisi PKS pun menyoroti adanya dugaan keterilibatan sejumlah menteri pada bisnis tes PCR.
Mardani mengatakan bahwa dugaan tersebut harus dibongkar kebenarannya bahkan hingga akarnya.
Baca Juga: Singgung Keuntungan Film yang Sedang Diproduksinya, Oki Setiana Dewi: untuk Membangun Pesantren
Mardani juga memyampaikan bahwa dalam soal tes PCR sangat wajar publik mencurigai adanya bisnis dibalik itu.
Ia beralasan bahwa tes PCR terkait dengan banyak orang sehingga harus di kontrol. Selain itu kecurigaan juga bertambah karena tidak jelasnya aturan penerapan tes PCR tersebut.
Mardani menyampaikan itu melalui cuitan di akun Twitter-nya @MardaniAliSera pada Rabu, 3 November 2021.
Baca Juga: Luis Suarez Ceritakan Masa Lalunya Bahwa Hampir Bermain untuk Arsenal, Ini Sebabnya
"Hal ini mesti dibongkar hingga ke akar benar tidaknya," cuit Mardani seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com.
"Wajar jika publik menaruh curiga tes PCR ini dijadikan ladang bisnis bagi pejabat pemerintah. Karena itu hajat hidup orang banyak harus dikontrol, tidak boleh serakah. Belum lagi kerap berubah aturan pemerintah mengenai syarat penerbangan," sambungnya.
Oleh karena itu, Mardani menilai bahwa kecurigaan publik harus dijawab secara profesional.
Baca Juga: Air Mata Ria Ricis Tumpah, Belum Menikah Hatinya Tersakiti Teuku Ryan karena Hal Ini
Selain itu, politisi PKS itu juga berpendapat bahwa mestinya segala bentuk tes terkait Covid-19 ditanggung oleh pemerintah.
"Semua kecurigaan publik mesti dijawab secara profesional, aparat penegak hukum pun bisa menelusuri benar atau tidaknya," tulis Mardani.
"Dan mestinya segala bentuk tes untuk mendeteksi Covid-19 merupakan kontrol pemerintah, sehingga pembiayaannya juga merupakan tanggung jawab pemerintah," lanjutnya.
Baca Juga: Covid-19 Masih Menghantui, Pertumbuhan PDB Indonesia Triwulan ke-3 Diperkirakan Melambat
Hal ini juga karena menurutnya negara sudah memiliki pendanaan untuk segala hal yang berkaitan dengan Covid-19.
Menurutnya, Menjadi aneh apabila pembiayaan justru dibebankan ke masyarakat.
"Bukan malah dibebankan kepada masyarakat. Negara sudah punya pendanaan untuk segala bentuk tes Covid-19," ungkap Mardani.
"Jika negara lain bisa menggratiskan mengapa indonesia tidak? Terkesan aneh apabila dibebankan kepada rakyat," pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir diduga terlibat dalam bisnis tes PCR.
Mereka diduga terlibat dalam pendirian PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) sebagai perusahaan penyedia jasa tes Covid-19.
Hal tersebut yang menjadi dasar kecurigaan publik terkait adanya bisnis dibalik penerapan tes PCR sebagai syarat perjalanan.
Meski saat ini aturan tes PCR jadi syarat untuk menggunakan pesawat terbang dan juga perjalanan darat sejauh 250 KM telah direvisi atau dibatalkan.
Atas dugaan itu, pihak Menko Luhut dan Menteri Erick Thohir telah membantah adanya keterlibatan mereka dalam bisnis tes PCR.***
