Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet, Mardani Ali Sera: Jangan Politik Dagang Sapi lagi, Sudah Periode Kedua

PR TASIKMALAYA – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengungkapkan pendapatnya terkait isu reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mardani Ali Sera mengatakan jika Jokowi melakukan reshuffle kabinet hendaknya berbasis pada data yang akurat dan adil.

Lalu, Mardani Ali Sera juga berpesan pada Jokowi jika me-reshuffle kabinetnya agar tetap mempertimbangkan prinsip pada tata kelola dan efektivitas pemerintahan.

Baca Juga: Singgung RUU Kejaksaan, Asrul Sani: Jika Dinilai Tidak Pas, Kami Pertimbangkan Kembali

Hal itu disampaikan Mardani Ali Sera melalui cuitan di akun Twitter miliknya @MardaniAliSera pada Rabu, 14 April 2021.

“Terkait isu reshuffle kabinet, dasar reshuffle hendaknya berbasis data akurat dan adil,” cuit Mardani Ali Sera seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com.

“Pesan untuk Pak Jokowi, walau angkat menteri hak prerogatif Presiden tetap prinsip tata kelola dan efektivitas pemerintahan mesti jadi pertimbangan. Jangan politik dagang sapi lagi, sudah periode kedua,” sambungnya.

Baca Juga: Termasuk Sieun StayC, Inilah 5 idol K-Pop yang Memiliki Orang Tua Seleb Terkenal

Selain itu, menurut Mardani Ali Sera pertimbangan lainnya adalah bahwa Jokowi memiliki visi dan misi yang harus dikejar.

“Pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, reformasi birokrasi hingga penanganan Covid-19 menjadi pekerjaan utama,” tulis Mardani Ali Sera.

Sedangkan terkait menteri apa saja yang akan di-reshuffle, Mardani Ali Sera mempersilahkan Jokowi untuk memutuskannya.

Baca Juga: Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Khususnya Petani Muda, Program Millenial Smartfarming BNI Kini Sasar Klaten

“PKS akan istiqomah menjadi oposisi,” ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, Jokowi telah melakukan beberapa perubahan kementerian, dan perubahan tersebut telah disetujui oleh DPR RI.

Adapun perubahan kementerian tersebut adalah Jokowi telah memutuskan untuk menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Baca Juga: Abdullah Hehamahua Samakan Jokowi dengan Firaun, Muannas Alaidid: Jangan Ditiru

Sehingga berdasarkan persetujuan DPR RI, Kementerian itu jadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi.

Selain itu, Jokowi juga membentuk kementerian baru yaitu Kementerian Investasi yang menggantikan tugas Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dengan adanya perubahan sejumlah kementerian itu, publik menilai bahwa akan ada perubahan kabinet atau reshuffle.