Network
PR TASIKMALAYA – Politisi Partai Gerindra Fadli Zon menanggapi kejadian yang terjadi di PT Pelni (Persero).
Tanggapan tersebut disampaikan Fadli Zon melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @fadlizon seperti yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com pada Senin, 12 April 2021.
Menurut Fadli Zon, Komisaris Independen PT Pelni (Persero) Dede Budhyarto, yang melakukan pencopotan jabatan di PT Pelni (Persero) hanya karena pamflet kajian keislaman di bulan Ramadan, tergolong suatu sikap Islamophobia.
Baca Juga: Sebut ASN yang Nekat Mudik Akan Dapat Sanksi, Ahmad Riza Patria: Lebaran Melalui Video Call Saja
“Sebab, tindakan itu disertai dengan tuduhan serius mengenai radikalisme yang mestinya punya dasar serta konsekuensi yang juga serius,” ujar Fadli Zon.
Fadli Zon kemudian mempertanyakan dasar dan konsekuensi serius atas tindakan tersebut.
“Siapa sebenarnya yang dituduh radikal? Apakah panitianya? Atau daftar narasumbernya?,” kata Fadli Zon.
Baca Juga: Kembali Berpidato, Donald Trump Sampaikan Kekecewaan pada Mike Pence hingga Hina Senat Partai
Fadli Zon berpendapat, jika tuduhan radikalisme tersebut ditujukan kepada panitia yang mengadakan kajian, berarti PT Pelni secara terang-terangan telah menuding staffnya sendiri sebagai radikal.
“Bagaimana bisa perusahaan negara merekrut orang-orang radikal?,” ujar Fadli Zon.
Fadli Zon lebih lanjut mempertanyakan mengapa jika memang dianggap radikal, tidak langsung diproses hukum.
Baca Juga: Hoaks atau Fakta: Benarkah Terdapat Cacing dalam Masker Impor dari Tiongkok?
Kenapa hanya dipindahkan yang membuat orang mempertanyakan dasar tuduhan tersebut.
“Penyemangatan stigma radikal tanpa dasar yang jelas adalah wujud nyata sikap Islamophobia.
"Ironisnya, Islamophobia ini justru terjadi di perusahaan negara yang seharusnya jauh dari intrik dan sentiment politik,” jelas Fadli Zon.
Baca Juga: Pemerintah Berencana Menaikan Tarif Gas dan Listrik, LaNyalla Mattalitti: Memberatkan Masyarakat
Fadli Zon kemudian mengimbau, agar sikap Islamophobia tidak boleh dibiarkan.
Menurutnya, Menteri BUMN hendaknya memberikan teguran kepada komisaris tersebut, karena tindakannya dapat memancing reaksi negatif yang tidak diharapkan.
“Sebagai wakil pemerintah di BUMN, seorang komisaris mestinya dibekali dengan attitude sebagai pejabat publik, sehingga tidak bisa sembarangan berbicara dan bertingkah di depan umum,” tutur Fadli Zon.
Baca Juga: Hoaks atau Fakta: Benarkah Xanana Gusmao Membantu Korban Bencana di NTT?
“Itu sebabnya, komisaris BUMN mestinya direkrut dari kalangan profesional, birokrat, atau orang-orang yang kompetensinya jelas. Bukan direkrut dari kalangan buzzer,” kata Fadli Zon. Sambung Fadli Zon.
