Network
PR TASIKMALAYA- Pernyataan jika Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diminta untuk meminta maaf kepada Presiden Jokowi, turut ditanggapi oleh Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbang DPP Demokrat, Yan Harahap.
Tanggapan itu disampaikan Yan Harahap melalui cuitan yang diunggah di akun media sosial Twitter miliknya. Ia mengatakan bahwa Ketum Demokrat AHY tidak perlu meminta meminta maaf kepada Presiden Jokowi.
Yan Harahap menuturkan, alasan AHY untuk tidak perlu meminta maaf, lantaran AHY sendiri tidak pernah menuduh Presiden Jokowi ataupun pemerintah, terlibat dalam kisruh kudeta Demokrat akhir-akhir ini.
Baca Juga: Preview Perempat Final Liga Champion Eropa: Real Madrid vs Liverpool
Sebelumnya, sejumlah pengamat mengatakan, AHY perlu meminta maaf kepada pemerintah khususnya Presiden Jokowi, lantaran dianggap telah menuduh pemerintah ikut campur dalam aksi kudeta Demokrat melalui KLB tersebut.
Terkait hal itu, AHY menegaskan, pihaknya tidak pernah menuduh pemerintah ikut dalam aksi KLB itu, dan mengatakan bahwa pihak kubu Moeldoko lah yang seharusnya meminta maaf kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia karena telah membuat kegaduhan.
Menanggapi hal itu, sebagaimana diberitakan Galamedia.Pikiran-Rakyat.com dalam judul artikel "AHY Tidak Perlu Minta Maaf kepada Presiden Soal Kegaduhan, Yan Harahap: Memang Tidak Pernah Menuduh", hal senada pun diungkapkan oleh Yan Harahap.
"Menjawab pertanyaan awak media soal permintaan maaf, Ketum @PDemokrat @AgusYudhoyono tidak perlu minta maaf ke Presiden karena memang tidak pernah menuduh Presiden," tulis Yan Harahap melalui @YanHarahap, Senin 5 April 2021.
Menjawab pertanyaan awak media soal permintaan maaf,
Ketum @PDemokrat @AgusYudhoyono tidak perlu minta maaf ke Presiden karena memang tidak pernah menuduh Presiden. Kelompok KLB abal2 lah yg hrs minta maaf pada rakyat dan Presiden krn sdh bikin gaduh pic.twitter.com/NGxMQ2dHDP— ???????????? ℍ???????????????????????? (???? ???? ????) (@YanHarahap) April 5, 2021
Justru sebaliknya, menurut Yan Harahap, Kelompok KLB yang harus minta maaf karena sudah membuat gaduh.
"Kelompok KLB abal-abal lah yang harus minta maaf pada rakyat dan Presiden karena sudah bikin gaduh," tegasnya.
Baca Juga: Kondisi NTT Terkini Pasca Rangkaian Bencana Alam, Wagub NTT Rinci Wilayah yang Masih Terisolasi
Sementara itu, AHY menilai, pihak-pihak yang telah menggelar KLB seharusnya meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo dan rakyat Indonesia atas kegaduhan yang telah dilakukan.
"Mereka yang di sana yang seharusnya minta maaf karena sudah membuat gaduh, karena sudah mempertontonkan politik yang tidak berkeadaban," kata AHY seperti dilansir dari Antara, Minggu 4 April 2021.
Menurut AHY, Partai Demokrat sudah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah yang menolak pengesahan kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.
Selain itu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dirinya tidak pernah menuduh pimpinan negara ini berkaitan dengan konflik yang terjadi di dalam partai tersebut.
Sementara sebelumnya, Pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Setia Budhi Rangkasbitung, Harits Hijrah Wicaksana menyarankan petinggi Partai Demokrat, (SBY) dan AHY meminta maaf kepada Presiden Jokowi.
"Permintaan maaf itu wajib dilakukan SBY-AHY, karena tidak terbukti adanya intervensi Pemerintah usai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak KLB Demokrat, di Deli Serdang," katanya, Sabtu.
Baca Juga: Diserbu Pasukan Keamanan, Seorang Perempuan Tunisia Ledakan Bom Bunuh Diri Bersama Bayinya
Selain memohon maaf, menurutnya, AHY juga harus memberikan pernyataan bahwa tingkat demokrasi saat ini lebih dewasa dan lebih baik karena Pemerintah berada di koridor yang benar.***(Dadang Setiawan/Galamedia.Pikiran-Rakyat.com)
