Tanggapi Wacana Presiden 3 Periode, Bivitri Susanti: Ada Oligarki yang Inginkan Kekuasaannya Dipelihara

Selanjutnya, kata dia, dampak jika menerapkan masa jabatan Presiden 3 periode di Indonesia adalah memperlambat generasi kepemimpinan antargenerasi berikutnya.

Dalam menyikapi wacana masa jabatan Presiden 3 periode tersebut, pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia ini mengajak masyarakat untuk tetap bersikap kritis.

Baca Juga: Heboh Wacana Presiden Tiga Periode, Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti Sebut Ada Implikasi Hukum Negatif

Bivitri Susanti menjelaskan, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Economist Intelligence Unit, Indonesia memperoleh skor indeks demokrasi sebesar 6,30 persen atau peringkat 64 dari 167 negara.

Dengan demikian menurutnya, yang harus diperkuat saat ini ialah pondasi konstitusi dan demokrasi. Apalagi, indeks demokrasi Indonesia mengalami kemunduran sehingga harus jadi pengingat mengenai keadaan demokrasi di Tanah Air.

Bivitri Susanti juga menyebut penambahan masa jabatan kepala negara menjadi tiga periode tidak hanya berdampak pada tatanan atas, namun juga berimbas ke tatanan paling bawah.

Baca Juga: Pemerintah Akan Izinkan Mudik Lebaran, Ganjar Pranowo: Prosedur Protokol Kesehatan Harus Benar-Benar Ketat

Lebih lanjut, ia menjelaskan dalam menjalankan tampuk pemerintahan, Presiden akan selalu berjalan dengan orang-orang sekelilingnya baik dari sektor formal maupun nonformal.

"Jadi ada oligarki yang menginginkan supaya terus menerus kekuasaannya dipelihara," kata Bivitri Susanti menjelaskan.

Dengan demikian, ia menegaskan bahwa publik tidak boleh hanya melihat dari sosok Presiden Jokowi saja melainkan orang-orang yang mengikutinya.