NU Tolak Wacana Pemerintah Impor Beras, Said Aqil Siroj: Baru Berita Saja, Dampak Negatifnya Sudah Dirasakan

- 22 Maret 2021, 12:30 WIB
Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj menolak keras rencana pemerintah yang akan melakukan impor beras satu juta ton.*
Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj menolak keras rencana pemerintah yang akan melakukan impor beras satu juta ton.* /Dok. NU Online/Suwitno

"Kemudian begitu ada berita bahwa pemerintah akan MoU dengan pemerintah Thailand impor beras, langsung harga beras turun. Langsung para petani nangis akibat berita, belum terjadi impor baru berita, itu sudah merasakan dampaknya negatif," katanya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube TVNU pada Selasa, 22 Maret 2021.

Dia mengatakan, para tengkulak pun ragu mengambil beras dari petani, sebab menunggu kepastian yang akan terjadi.

Baca Juga: Pemerintah Prancis Terbitkan Larangan Penyembelihan Daging Halal, Komunitas Muslim akan Ajukan Proses Hukum

Hal ini jelas merugikan para petani yang kebanyakan warga Nahdliyin. Diungkapkan Said Aqil, dia telah menghubungi langsung Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi yang juga salah satu bendahara PBNU.

Harvick setuju dengan sikap Said Aqil Siroj yang menolak MoU tersebut, karena dalam data Kementan mencatat stok beras pada akhir 2020 sebesar 7,38 juta ton, sementara perkiraan produksi dalam negeri tahun 2021 sebesar 17,51 ton.

Sehingga jumlah total stok beras 24,9 juta ton, adapun perkiraan kebutuhan sebesar 12,33 juta ton sehingga stok beras surplus sebesar 12,56 juta ton di 2021.

Baca Juga: Innalillahi, Mantan Menteri Susi Pudjiastuti Sampaikan Kabar Duka: Selamat Jalan!

"Ini artinya surplus, ngapain impor? Ini kebijakannya siapa ini? Saya bertanda tanya besar untuk apa, untuk kepentingannya siapa, dan kenapa. Ini harus dilaksanakan, untuk kepentingan kelompok tertentu pasti ini, tujuannya, saya tahu lah," ujarnya.

Dia pun meminta tolong agar mendahulukan dan harus memprioritaskan nasib para petani sebagai tulang punggung ekonomi bangsa.

Dikatakannya, kebijakan tersebut alih-alih mendukung petani malah akan semakin menghancurkan nasib mereka.

Halaman:

Editor: Arman Muharam

Sumber: Bekasi Pikiran Rakyat


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x