Network
PR TASIKMALAYA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan, pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tidak membahas soal wacana masa jabatan presiden.
Bamsoet menegaskan bahwa isu masa jabatan presiden tiga periode hanya skenario halu dari para petualang politik karena memasuki tahun kedua.
"Amendemen terbatas merupakan Rekomendasi MPR Periode 2014—2019 yang telah 'diamanatkan' kepada MPR periode 2019—2024.
Baca Juga: Usai Ditangkap dalam Kudeta Myanmar, Kini Aung San Suu Kyi Dapat Tuduhan Korupsi oleh Junta Militer
"Agenda ini sama sekali tidak menyinggung masa atau periode jabatan presiden," kata Bamsoet dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara, Jumat, 19 Maret 2021.
Bamsoet bahkan menegaskan bahwa isu dan wacana soal masa jabatan presiden sebagaimana ramai diperbincangkan, merupakan skenario yang tak pernah terfikirkan.
Lebih lanjut, untuk membuktikan kebenaran atas pernyataan Bamsoet tersebut, ia mempersilakan masyarakat untuk menanyakan kepada semua peserta FGD yang hadir di PPHN.
"Jadi, bukan hanya tidak beralasan, tetapi saya dapat memastikan skenario itu tidak pernah terpikirkan atau mengemuka selama masa kerja MPR sekarang ini," sambung Bamsoet.
Kendati demikian, Bamsoet juga menunjukkan ekspresi kekesalan atas munculnya wacana dan isu tersebut.
Sebab menurutnya, membangun curiga tentang penambahan periode jabatan presiden sama sekali tidak produktif, tidak relevan dengan situasi terkini, bahkan hanya membuat gaduh.
Baca Juga: Soroti Transparansi Pemegang Kuota Beras, Faldo Maldini: Jangan Ada Skandal, Kasihan Pak Jokowi
Bamsoet menyebut, MPR tengah concern dengan progres transformasi digital di dalam negeri yang juga berkaitan dengan upaya mengakhiri pandemi dan kerja memulihkan perekonomian nasional.
"Negara-bangsa sedang berjuang mengakhiri pandemi dan memulihkan perekonomian dari perangkap resesi, MPR concern dengan dua persoalan itu karena berkait langsung dengan kesejahteraan rakyat," ujarnya
Untuk diketahui, menurut Politikus Partai Golkar tersebut, PPHN yang baru saja digelar bertujuan untuk menguatkan sistem presidensial.
Baca Juga: Ingin Jaga Kadar Gula Darah? Simak Daftar Makanan dan Minuman yang Perlu Dihindari Penderita Penyakit Diabetes
Tak hanya itu, dengan PPHN, negara-bangsa memiliki arah dan perencana pembangunan yang berkelanjutan, dari satu presiden terpilih ke presiden terpilih berikutnya.
MPR periode sebelumnya dan MPR periode sekarang, kata Bamsoet, telah melakukan serangkaian diskusi dengan berbagai kalangan, termasuk para tokoh masyarakat, para pimpinan partai politik, pakar, dan akademisi.
Namun dari serangkaian diskusi tersebut, Basoet menegaskan bahwa tak pernah ada satupun agenda yang menyinggung bahkan membahas soal penambahan peridoe jabatan presiden.
Baca Juga: Kemenhub Cabut Larangan Mudik Lebaran 2021, Mardani Ali Sera: Kebijakan Ceroboh
"Semua diskusi atau FGD itu tak pernah menyinggung penambahan periode jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode," ujarnya.
Bamsoet menyebut, MPR di bawah kepemimpinannya telah menyelenggarakan belasan kali FGD dengan tema "Restorasi Haluan Negara dalam Paradigma Pancasila".
Serta "Reposisi Haluan Negara Sebagai Wadah Aspirasi Rakyat" yang bertujuan menerima masukan dari para pakar dan kalangan akademisi.***
