Network
PR TASIKMALAYA - Banyaknya kabar yang tersiar soal KLB Partai Demokrat yang menyeret Presiden Jokowi, Tenaga Ahli Utama Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin angkat bicara.
Ali Mochtar Ngabalin menyampaikan bahwa urusan KLB Partai Demokrat merupakan urusan remeh temeh.
Hal itu disampaikan oleh Ali Mochtar Ngabalin melalui akun Twitternya @AliNgabalinNew pada Senin 8 Maret 2021.
“Urusan KLB, Demokrat adalah urusan remeh temeh internal kalian lah,” tuturnya dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun Twitter @AliNgabalinNew.
Dia juga menegaskan bahwa Presiden Jokowi berkonsentrasi terhadap permasalahan bangsa dan negeri.
urusan KLB, Demokrat adalah urusan remeh temeh INTERNAL kalianlah. waktu, pikiran dan tenaga Presiden dikonsentrasikan full utk melayani Bangsa&Negeri ini. jgn berpolitik kalau nggak becus ngurus partai yg kemudian me-nyeret2 nama Jokowi. kamu pasti saya lawan. ingat itu! pic.twitter.com/vscYgbIXJu— Ali Mocthar Ngabalin (@AliNgabalinNew) March 7, 2021
“Waktu, pikiran dan tenaga Presiden dikonsentrasikan full untuk melayani Bangsa dan Negeri ini,” tandasnya.
Ali Mochtar Ngabalin menegaskan kepada pihak-pihak terkait bahwa jangan pernah menyeret-nyeret nama Presiden dalam permasalahan ini.
“Jangan berpolitik kalau tidak becus ngurus partai yang kemudian menyeret-nyeret nama Jokowi.” tegasnya.
Selain itu, dia mengingatkan bahwa akan terus melawan pihak-pihak yang menyeret nama Presiden.
“Kamu pasti saya lawan. ingat itu!” tambahnya.
Selain Ali Mochtar Ngabalin, sebelumnya Menkopolhukam, Mahfud MD juga menyampaikan pendapatnya terkait KLB Partai Demokrat.
Baca Juga: DP Tanah Rp 0 Berujung Korupsi, Anies Baswedan Langsung Copot Yoory C Pinontoan
Baca Juga: Love Alarm 2 Akan Segera Tayang, Kim So Hyun hingga Song Kang Ceritakan Pengalamannya
Mahfud MD menyampaikan bahwa bagi pemerintah, KLB merupakan masalah internal Partai Demokrat itu sendiri.
“Bagi Pemerintah sekarang ini peristiwa Deli Serdang merupakan masalah internal Partai Demokrat,” ungkapnya dikutip dari akun Twitternya @mohmahfudmd.
Menurutnya, KLB tersebut belum menjadi masalah hukum, dikarenakan belum ada laporan terkait legalitas hukum baru.
“Bukan (minimal belum) menjadi masalah hukum. Sebab belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada Pemerintah dari Partai Demokrat,“ tambahnya.***
