PR TASIKMALAYA - Pakar politik sekaligus Pendiri SMRC, Saiful Mujani menyebut bahwa dengan adanya Kongres Luar Biasa (KLB) merupakan ironi bagi Partai Demokrat.
Menurut Saiful Mujani, cara pengambilalihan kekuasan lewat KLB itu adalah cara zaman Orde Baru.
"Zaman Orba saja yang otoriter pengambilalihan kekuasaan lewat KLB oleh kader partai sendiri," tuturnya dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun Twitter @saiful_mujani.
Menurut Saiful Muljani, salah satu contohnya ialah kasus PDI.
Parahnya di era Demokrasi sekarang, menurutnya, Partai Demokrat justru diambil alih oleh pejabat negara yang bertugas melindungi.
"Di era demokrasi sekarang demokrat justru diambil alih oleh pejabat negara yang mestinya melindungi semua partai," tuturnya.
Menurutnya, kejadian seperti ini merupakan ironi luar biasa.
zaman Orba saja yang otoriter pengambilalihan kekuasaan lewat klb oleh kader partai sendiri. kasus pdi misalnya. di era demokrasi sekarang demokrat justeru diambil alih oleh pejabat negara yang mestinya melindungi semua partai. ironi luar biasa.— saiful mujani (@saiful_mujani) March 5, 2021
Menanggapi pernyataan Saiful Mujani soal KLB di Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan rasa terimakasihnya.
Lewat cuitan di akun Twitter pribadinya, AHY juga mengajak untuk menjaga keadilan dan Demokrasi di negeri ini.
Baca Juga: Foto Marzuki Alie Akan Hadiri KLB Partai Demokrat Tersebar, Yan A Harahap: ‘Berbusa-busa’ Membantah!
Terima kasih Pak Saiful Mujani, mari kita jaga demokrasi dan keadilan di negeri ini. https://t.co/WaM7UOO836— Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (@AgusYudhoyono) March 5, 2021
Selain AHY, Dedi Mahardi juga sependapatan dengan pernyataan Saiful Mujani.
"Saya juga sangat heran mas Saiful," tuturnya dikutip dari @dedimahardi.
Menurutnya, hal tersebut merupakan suatu keserakahan dan kebuasan yang dipertontonkan.
Baca Juga: Tanggapi Soal 'Gaungkan Benci Produk Luar Negeri', Presiden Jokowi: Masa Nggak Boleh? Gitu Aja Ramai
Baca Juga: Siap Bubarkan KLB, Tim DPD Partai Demokrat Sumatera Utara Bentuk 3 Tim: Dibatalkan Atas Nama Hukum
"Ini keserakahan dan kebuasan dipertontonkan kepada rakyat," pungkasnya.
Dia juga menegaskan bahwa benteng pertahanan terakhir adalah di SK Kemenkumham.
"Tinggal benteng terakhir SK Menkumham, salam integritas," tegasnya.***