Network
PR TASIKMALAYA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid turut menyoroti terkait Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur perizininan investasi bagi industri minuman keras (miras).
Hidayat Nur Wahid menuturkan bahwa adanya pelonggaran terhadap industri miras sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 10 tahun 2021 terkait Bidang Usaha Penanaman Modal itu bisa berpotensi dibuka di semua daerah.
Sebagaimana diketahui, Perpres yang mengatur tentang perizinan industri miras itu telah diterbitkan dan ditandatangani oleh Presiden Jokowi itu telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.
Baca Juga: Pertanyakan Alasan Legalisasi Minuman Keras, Cholil Nafis: Coba Lihat Mana Arifnya Miras?
Dalam Perpres itu, menyebutkan bahwa kebijakan tentang investasi bagi industri miras hanya berlaku di empat provinsi sebagaimana telah diatur dalam Perpres tersebut.
Adapun, provinsi tersebut yakni di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua.
Sebagaimana diberitakan dari prbandungraya.pikiran-rakyat.com dalam artikel berjudul "Investasi Miras Berpotensi DIbukan di Semua Provinsi, Ini Penjelasan dari Hidayat Nur Wahid" kendati demikian, Hidayat Nur Wahid menilai bahwa Lampiran III dalam Perpres ini sebenarnya tidak membatasi investasi miras di daerah-daerah tersebut saja.
Baca Juga: Aktivis 98 Siapkan 1.000 Pengacara Bela Permadi Arya, Haris Azhar: Paling yang Kerja 2 atau 3 Orang
Pasalnya, Hidayat Nur Wahid menyebutkan bahwa Lampiran III pada angka 31 dan angka 32 huruf a dinilainya dapat membuka investasi miras di luar empat daerah tersebut.
