Network
Berkaitan dengan hal tersebut, Fahri Hamzah lantas mengungkapkan bahwa ada tiga skenario yang bisa dijadikan sebagai scenario alternatif untuk mengakhiri ketikdakpastian hukum di Indonesia.
“Pada dasarnya ada tiga skenario alternatif solusi untuk mengakhiri ketidakpastian hukum di Indonesia. Yang bisa berakibat kepada penilain jatuhnya Indeks Demokrasi kita seperti yang terjadi tahun ini dan tahun lalu. Tentu semua ini harus kita hadapi bersama,” terangnya.
Fahri Hamzah kemudian menyebut bahwa salah satu dari tiga skenario tersebut adalah melakukan revisi terhadap UU yang bermasalah seperti UU ITE.
Namun, menurutnya opsi tersebut merupakan perjalanan panjang yang akan menghabiskan waktu cukup lama.
“Pertama adalah melakukan revisi terhadap undang-undang yang bermasalah seperti UU ITE. Sehingga kemudian pasal-pasal karet direvisi. Tapi track-nya ini agak lama,” ujarnya.
Baca Juga: Romo Benny Susetyo Minta Anies Belajar pada Ahok, Rizal Ramli dan HNW Layangkan Komentar Pedas
Sehingga, Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa Ia lebih menyetujui opsi yang kedua karena merupakan scenario yang cepat dan kilat yakni mengeluarkan PERPPU UU ITE sehingga akan menghilangkan pasal bermasalah secara otomatis.
“Karena itu saya lebih setuju dengan skenario kedua, yaitu skenario yang lebih cepat dan kilat,” imbuhnya.
“Skenario kedua yang cepat itu adalah presiden mengeluarkan PERPPU #UUITE sehingga secara otomatis pasal bermasalah dihilangkan, dan berlakulah secara otomatis UU Baru agar segera ada kepastian hukum bagi rakyat umumnya dan penegak hukum khususnya. Langkah darurat ini penting,” papar Fahri Hamzah.
