Network
PR TASIKMALAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) saat ini tengah membahas soal pergantian sertifikat tanah dari bentuk fisik menjadi elektronik (sertifikat-el) atau sertifikat elektronik.
Menanggapi sertifikat elektronik tersebut, mantan jubir KPK Febri Diansyah menyebut bahwa harus ada pengawasan khusus dalam proses perencanaan dan mitigasi resiko korupsi dalam proyek sertifikat elektronik itu.
Dalam cuitannya yang diunggah pada Kamis, 4 Februari 2021 sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com, Febri Diansyah menyebut bahwa kasus korupsi yang terjadi di proyek e-KTP harus jadi pembelajaran dalam memulai proyek sertifikat elektronik tersebut.
Baca Juga: Tanggapi Andi Arief, Marzuki Alie: Hentikalanlah Fitnah, Saya Tidak Pernah Mencela Pengurus
“Poinnya, sebelum mngambil kebijakan yang berefek besar pada publik dengan anggaran sangat besar, maka sangat penting lakukan mitigasi risiko korupsi sejak awal. Proyek e-KTP cukuplah jadi pembelajaran,” ujar Febri Diansyah melalui akun Twitternya @febriadiansyah sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com.
Lebih lanjut, Febri Diansyah bahkan menyebut bahwa saat ini Presiden sedang giat melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah untuk mendorong proses penerbitan sertifikat.
Tak hanya itu, dalam cuitan lainnya, Febri Diansyah juga mengingatkan KPK untuk terus melakukan penyelidikan dalam kasus e-KTP yang menurutnya belum selesai.
Ia menyebut bahwa dalam kasus e-KTP tersebut masih banyak nama politikus dan pihak swasta yang belum diproses padahal menurutnya kasus e-KTP merupakan kasus sempurna yang melibatkan persekongkolan Politikus, Pebisnis dan Birokrasi.
Baca Juga: Masih dalam Masa Pandemi, Menag Yaqut Imbau Rayakan Imlek dengan Sederhana
