Relawan Jokowi Dukung Pilkada Serentak 2024, HNW Singung Soal Dampak Disabilitas Politik

- 31 Januari 2021, 14:50 WIB
Hidayat Nur Wahid.
Hidayat Nur Wahid. /Dok. PKS

PR TASIKMALAYA - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) menanggapi soal isu perubahan jadwal Pilkada 2022-2023 menjadi Pilkada serentak 2024.

Dalam cuitan di akun Twitternya, HNW menyebut bahwa jika pemunduran waktu Pilkada tersebut benar-benar terjadi maka akan berdampak pada disabilitas politik dan keamanan.

Sekalipun covid-19 terus menyebar, Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan. Alasannya al agar tidak terjadi Kepala Daerah yang Plt," ujar HNW melalui akun Twitternya @hnurwahid yang diunggah pada Minggu, 31 Januari 2021 sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com.

Baca Juga: Layangkan Laporan ke MKD, Dewi Tanjung: Pecat Fadli Zon!

"Nah kalau Pilkada 2022 & 2023 diundurkn ke 2024, justru bisa terjadi disabilitas politik dan keamanan. Karena akan ada ratusan Kepala Daerah yang Plt," sambungnya.

Tangkap layar unggahan Hidayat Nur Wahid
Tangkap layar unggahan Hidayat Nur Wahid Twitter/@hnurwahid

Diketahui sebelumnya, Dewan Pengurus Pusat Forum Relawan Demokrasi ( Foreder), salah satu organisasi relawan Joko Widodo, mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 2024 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Perubahan UU Pilkada terkesan memaksakan kehendak di tengah pemerintah dan rakyat sedang berjuang melawan Covid-19 dan tidaklah terlalu urgen," kata Ketua Umum DPP Foreder Aidil Fitri, dalam pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Jumat, 29 Januari 2021 sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara.

Baca Juga: Soal Kasus Permadi Arya, Roy Suryo: Kini Ia, Ditinggal Majikan!
Berdasarkan UU No. 10/2016, pilkada akan digelar serentak dengan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (pileg) pada tahun 2024.

Namun, beberapa partai mengusulkan perubahan lewat revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam draf revisi UU Pemilu, pilkada akan tetap digelar pada tahun 2022 dan 2023 atau mengikuti siklus 5 tahunan setelah pelaksanaan pilkada pada tahun 2017 dan 2018, sedangkan pilkada serentak dijadwalkan pada tahun 2027.

Baca Juga: Beri Saran Pelapor Permadi Arya, Muannas Alaidid: Sebaiknya Cabut Laporan, Itu Delik Aduan

Menurut Aidil, konsentrasi semestinya harus terfokus pada pemulihan kesehatan dan ekonomi daripada energi bangsa didorong untuk tarik-menarik perdebatan politik yang tentunya menghabiskan banyak energi dan waktu.

"Saat ini, kepentingan yang paling mendesak bagi kehidupan bernegara dan berbangsa tidak lain adalah penanganan wabah Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional untuk menyelamatkan rakyat dan segara membawa bangsa ini bangkit dan maju," ujarnya.

Aidil yang juga Koordinator Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) itu mengatakan bahwa pilkada serentak pada tahun 2024 adalah bentuk nyata penghematan anggaran agar mempercepat pemulihan ekonomi nasional. ***

Editor: Tita Salsabila

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah