Network
Baca Juga: Sebut Isu Intoleran Dimanfaatkan Elite Penguasa untuk Pengalihan Isu, Benny Harman: Rakyat, Monitor!
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu menilai, kenaikan dana Otonomi Khusus sebesar 0,25 persen tidak akan berarti apa-apa jika pemerintah tidak melakukan evaluasi secara total terhadap pelaksanaan otsus dan berbagai langkah yang selama ini dilakukan.
"Alih-alih bisa selesaikan masalah, kenaikan anggaran bisa memperbesar peluang korupsi berjamaah.
"Pemerintah harus masuk pada akar masalah dan menyelesaikannya secara tuntas dan itu bisa dimulai dengan menata kelembagaan secara khusus untuk penanganan Papua," pungkasnya.***
