Network
PR TASIKMALAYA - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta, meminta pemerintah serius menangani kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.
Penanganan KKB itu dilakukan untuk menghindari gangguan keamanan dan ketertiban di Papua, agar tidak ada lagi warga sipil maupun aparat TNI-Polri yang menjadi korban.
Sukamta mengatakan, intensitas gangguan kamtibnas dan korban berjatuhan dari pihak TNI menunjukkan indikasi adanya pembiaran yang dilakukan pemerintah.
Baca Juga: Catat Tanggal Penting Perayaan Tahun Baru Imlek 2021, Ada Hari Usir Roh Kemiskinan
Ia juga menyoroti tewasnya dua prajurit TNI dari Yonif R 400/BR yaitu Pratu Roy Vebrianto dan Pratu Dedi Hamdani, dalam baku tembak dengan KKB di Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Jumat, 22 Januari 2021.
"Kemudian masih di bulan ini ada 1 lagi yang gugur. Ini menunjukkan intensitas gangguan kamtibmas yang masih tinggi di Papua.
"Semestinya ada upaya serius mengatasi hal ini supaya tidak ada lagi korban aparat TNI-POLRI dan juga warga sipil," ujar Sukamta dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara, Senin, 25 Januari 2021.
Baca Juga: Survei Mingguan: Kota Tasikmalaya Paling Tidak Patuh Jaga Jarak
Selain itu, Sukamta juga menyoroti soal pendekatan pemerintah dalam mengatasi KKB yang dianggap terlalu lunak,
Ia menyebut, kelompok separatis itu masih leluasa bergerak melakukan serangan kepada aparat keamanan dan warga sipil.
Menurutnya, selama ini, penanganan KKB terkesan setengah hati, apabila dibandingkan dengan Operasi Tinombala di Poso yang berhasil menumpas kelompok Santoso.
Baca Juga: Kemenhub akan Terapkan Alat Pendeteksi Covid-19 untuk Moda Bis dan Kereta Api
Saat itu, kelompok Santoso ditumbahkan usai mengerahkan satuan tempur yang punya reputasi andal, seperti Brimob, Kostrad, Marinir, Raider, dan Kopassus secara bersamaan.
"Hal ini yang tidak terlihat dalam upaya tangani kelompok separatis di Papua. Dugaan saya pemerintah ragu-ragu dengan langkah lebih keras karena khawatir sorotan dunia internasional yang memandang masih adanya kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua," ujarnya.
Karena itu, Sukamta menyarankan pemerintah melakukan langkah penyelesaian masalah di Papua secara komprehensif dengan membentuk kementerian atau badan khusus soal Papua.
