Network
PR TASIKMALAYA - Pendiri Partai Ummat Amien Rais menyatakan bahwa pemerintah telah ‘menghabisi’ demokrasi di Indonesia.
Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menilai jika larangan aktivitas Front Pembela Islam (FPI) tidak tepat.
Menanggapi pernyataan Amien Rais, anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Maman Imanulhaq memberikanpendapatan.
Baca Juga: Pemerintah Imbau Masyarakat Tidak Mengobrol di Transportasi Umum, Simak Alasannya
Maman menegaskan bahwa langkah pemerintah membubarkan FPI diambil dengan dasar kuat dan sesuai dengan undang-undang.
"Pendapat Amien Rais itu merupakan alternatif pandangan yang spekulatif dan tidak terlalu tepat," kata Maman Imanulhaq.
Maman mengatakan bahwa demokrasi menjamin hak-hak sipil dan politik. Akan tetapi, harus pula belajar dari pengalaman banyak negara, terutama di Timur Tengah.
Baca Juga: Dalami Kasus Suap Juliari Batubara, KPK Panggil Staf PT Tiga Pilar Agro Utama
Menurutnya, pembiaran tumbuhnya politik identitas yang dibarengi dengan kepemimpinan kerumunan yang agitatif akan berujung pada kekerasan dan perang.
"Kalau sudah begitu, eksistensi negara dapat terancam," sambungnya.
Ia berpendapat bahwa kepemimpinan berbasis kerumunan identitas berbahaya karena sering menumbuhkan massa yang emosional.
Baca Juga: Airlangga Hartarto Optimis IHSG Mampu Capai Level 7.000 di Akhir Desember 2021
"Massa akan dengan mudah digiring untuk melakukan tindak kekerasan," ujar Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB tersebut.
Sebagai informasi tambahan, pemerintah resmi melarang kegiatan, penggunaan nama, simbol, dan atribut FPI.
Hal itu dengan alasan organisasi yang dipimpin Rizieq Shihab ini tidak lagi memiliki legal standing sejak Juni 2019, karena tidak bisa memenuhi surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai ormas.
