Network
“Keempat akar masalah tersebut adalah diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan, pelanggaran HAM, serta soal status dan sejarah politik Papua,” jelasnya.
Meski Papua telah menjalankan otonomi khusus (otsus) hampir 20 tahun, namun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal jauh dibandingkan dengan daerah lain.
Padahal, pemerintah telah mengeluarkan anggaran puluhan triliun untuk meningkatkan IPM di sana.
Sukamta meminta pemerintah untuk segera melakukan koordinasi yang mana koordinasi tersebut langsung berada di bawah presiden.
Baca Juga: Setahun Lahirkan 140 Inkubator Mediapreneur di Seluruh Indonesia, PRMN Rayakan Ulang Tahun Pertama
“Ini perlu segera dilakukan supaya koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif, dan supaya rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang,” pungkasnya.
Papua juga selain fokus pada peningkatan keamanan, sektor lainnya juga harus diperhatikan seperti kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi rakyat. Jangan sampai sektor lainnya terlupakan karena fokus hanya kepada peningkatan keamanan saja.
Selain itu, melibatkan orang Papua dalam proses pembangunan juga wajib dilakukan. Sukamta meyakini, mayoritas warga Papua masih ingin menjadi warga Indonesia.
“Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua,” ujarnya.***
