Network
PR TASIKMALAYA - Proses hukum yang menyangkut pelanggaran protokol kesehatan dalam acara pernikahan sekaligus peringatan Nabi Muhammad yang menyeret nama Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab hingga saat ini masih terus berlanjut.
Bahkan diketahui, menurut jadwal Polda Metro Jaya hari ini seharusnya melakukan pemeriksaan terhadap Imam besar FPI tersebut.
Namun demikian, seiring berjalannya proses tersebut hingga saat ini para pendukung serta anggota ormas FPI masih terus memberikan berbagai respon bahkan baru-baru ini telah beredar sejumlah video di media sosial yang menyerukan 'Hayya Alal Jihad' sebagai respons para pendukung Habib Rizieq yang merasa keberatan atas pemanggilan tersebut.
Baca Juga: Rumah Ibundanya diserang FPI, Mahfud MD: Biasa Saya Menghindar, Tapi Kali ini Saya Siap Tegas
Selain itu, diketahui juga sejak beberapa pekan lalu, beberapa pihak lain turut memberikan komentar atas hal tersebut karena pemanggilan Habib Rizieq oleh pihak kepolisian dianggap terlalu berlebihan.
Bahkan beberapa pihak menilai bahwa pemerintah tengah melakukan upaya mengkriminalisasi ulama dan berusaha untuk menjatuhkan Habib Rizieq Shihab.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan tidak ada upaya kriminalisasi ulama dari pemerintahan terkait kasus yang menyangkut nama Habib Rizieq Shihab yang dikenal sebagai sosok kontroversial tersebut.
Dalam pernyataannya, Moeldoko membantah tuduhan kriminalisasi ulama tersebut. Ia menyebut bahwa proses hukum yang berlangsung bertujuan untuk mengkriminalisasi pihak yang terbukti melakukan kesalahan.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Tasikmalaya Hari ini, 2 Desember 2020: Hujan Ringan di Sore Hari
"Dari awal saya sudah katakan tidak ada kriminalisasi ulama. Yang dikriminalisasi adalah
mereka-mereka yang memiliki kesalahan dan itu sudah melalui penyelidikan, mungkin ditingkatkan ke penyidikan dan seterusnya," ujar Moeldoko, dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara, Rabu 2 Desember 2020.
Lebih lanjut, Moeldoko juga menegaskan bahwa tidak ada yang kebal hukum di negara Indonesia karena pihak keamanan tidak pernah pandang bulu dalam menyelesaikan kasus dan pelanggaran hukum.
Sehingga ia mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan upaya-upaya dengan menggunakan kekuatan, bahkan ancaman, hanya untuk menentang upaya pemeriksaan tersebut.
"Saya mengimbau semuanya paham tentang itu. Jadi untuk itu kita imbau bersama, tidak perlu menggunakan kekuatan, tidak perlu mengancam dan seterusnya, karena negara juga punya kekuatan untuk menghadapi. Jadi tidak perlu itu, karena negara juga tidak ingin menghadapi situasi seperti itu," ujar Moeldoko.
Baca Juga: Tak Penuhi Panggilan Polda Metro, Wasekum FPI: Tidak Mangkir, HRS Masih Beristirahat
Di akhir keterangannya Moeldoko juga mengimbau masyarakat untuk menyerahkan segala urusan yang menyangkut hukum ke pihak berwenang dalam hal ini adalah kepolisian.
Selain itu, ia juga meminta pada berbagai pihak untuk tidak mengembangkan stigma kriminalisasi ulama karena hal tersebut merupakan salah satu upaya memancing emosi dari
pihak yang memiliki kepentingan politik.
"Jadi saya imbau teman-teman tidak perlu turun. Serahkan saja ke aparat kepolisian, penegak hukum, untuk menyelesaikan ini, agar clear semua. Jangan kembangkan stigma kriminalisasi ulama, karena itu sebenarnya mobilisasi emosi untuk kepentingan tertentu, kepentingan politik," pungkas Moeldoko.***
