Network
“Kemudian, (Donald) Trump datang dan mengganggu arah ini. Sementara Trump menyerahkan kekuasaan kerajaan kepada (Putra Mahkota) Mohammed bin Salman (MBS), sebuah kamp baru dibentuk di wilayah tersebut dan Arab Saudi sekali lagi pindah dari Turki," jelasnya.
Tayyar Arı, kepala Departemen Hubungan Internasional Universitas Uludağ, juga mencatat bahwa semacam kudeta ‘lunak’ terjadi di pemerintahan Arab Saudi pada 2017.
Dengan dukungan Trump, MBS telah menjadi penguasa de facto kerajaan, sementara Raja Salman disingkirkan. Ia menambahkan, pendekatan kebijakan luar negeri MBS dan Raja Salman memiliki perbedaan yang signifikan.
“Selama periode ini, perubahan radikal dalam kebijakan luar negeri Arab Saudi terjadi atas inisiatif Mohammed bin Salman. Dia bertujuan untuk mendesain ulang kawasan dengan kebijakan radikal berdasarkan permusuhan terhadap elemen Musim Semi Arab dan Ikhwanul Muslimin dan simpati terhadap kebijakan pro-Israel, ” ungkapnya.
Baca Juga: Kirim Surat Panggilan untuk Habib Rizieq, Polda: Saat ke Rumah, HRS Tak Ada di Kediamannya
Sementara aliansi dibentuk antara trio Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA) dan Mesir untuk memberlakukan kebijakan semacam itu di wilayah tersebut, Arı mengatakan bahwa Turki terus mengakui Raja Salman sebagai penguasa sah Arab Saudi dengan mengabaikan dan menentang. Aturan dan kebijakan de facto MBS.
Terlepas dari ketegangan hubungan antara kedua negara, Presiden Recep Tayyip Erdoğan pekan lalu membahas cara-cara untuk meningkatkan hubungan dengan Raja Salman dalam panggilan telepon yang jarang terjadi sejak pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi pada 2018.
Panggilan telepon itu datang pada malam G- KTT 20 pemimpin diselenggarakan oleh Riyadh pada hari Sabtu dan Minggu.
Erdogan dan raja Saudi membahas hubungan bilateral selama panggilan telepon dan bertukar pandangan tentang KTT G-20, kata Kepresidenan Turki Jumat malam.
Baca Juga: Berada Dalam Status Siaga, Gunung Merapi Diprediksi akan Alami Erupsi Efusif
