Network
PR TASIKMALAYA – Pelaksanaan dan pendistribusian logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Malang 2020 diperkirakan berpotensi alami keterlambatan pengiriman logistik.
Menyikapi hal itu, Kepolisian Resor (Polres) Malang lakukan pemataan terhadap 14 tempat pemungutan suara (TPS) yang dianggap berpotensi terjadi hal tersebut.
Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara, Kapolres Malang AKBP Hendri Umar mengatakan, kerawanan terkait keterlambatan pasokan logistik TPS karena kondisi geografis dari 14 wilayah tersebut jauh dari wilayah lainya.
Baca Juga: Sesuai Norma dalam UU Pilkada, MK Putuskan Calon Kepala Daerah Tidak Boleh Anggota Legislatif Aktif
“Ada sekira 14 TPS yang kami anggap rawan. Kerawananya karena memang lebih pada kondisi geografis, dan susah ditempuh,” kata Hendri.
Hendri mengatakan, beberapa wilayah yang dinilai rawan tersebut diantaranya berada di Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, dan Kecamatan Kasembon.
Sebagai catatan, Kabupaten Malang merupakan wilayah terluas kedua di Provinsi Jawa Timur.
Baca Juga: Dilaporkan oleh Anak dari Korban, Sekelompok Teroris Bunuh Satu Keluarga di Sulteng
Logistik yang dikhawatirkan akan alami keterlambatan ialah surat suara, kotak suara, alat pelindung diri (APD), dan sejumlah kelengkapan petugas kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) seperti masker, Face Shield, dan sarung tangan.
“Kita pastikan ada penanganan khusus tempat yang dianggap rawan. Mungkin logistik dikirimkan lebih awal,” lanjutnya.
