PR TASIKMALAYA – Kepulangan Habib Rizieq ke Tanah Air menuai banyak komentar pro dan kontra.
Dimulai dari kasus hukum yang menjeratnya hingga masalah karantina Habib Rizieq Shihab yang dinilai tidak menerapkan protokol Covid-19 yang berlaku di Indonesia.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai tidak perlu lagi ada pembicaraan soal saling lempar melempar kebijakan karantina Habib Rizieq Shihab (HRS), karena Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu sudah berada di rumahnya.
Baca Juga: Akan Rilis Film 'Wonder Woman 1984', Warner Bros Masih Bimbang Tentukan Waktu Peluncuran
“Jadi kalau memang sudah bicara lempar-lemparan masalah kebijakan, saya pikir sudah enggak perlu lah. Orangnya sudah di rumah kok,” kata Dasco di Kompleks Parlemen RI Jakarta pada Jumat, 13 November 2020.
Jika masalahnya adalah karena HRS tidak melaksanakan prosedur tetap repatriasi yang ada di Indonesia saat pulang ke Tanah Air, Dasco pikir itu sudah terlanjur.
Sehingga, menurutnya, saat ini yang perlu dibicarakan adalah bagaimana cara HRS dan keluarga menjaga kesehatannya dengan penerapan protokol Covid-19.
Untuk itu, perlu dilakukan pemantauan oleh otoritas kesehatan yang terkait.
Baca Juga: Retas Sistem Usaha Pengisian Pulsa dengan Bantuan Aplikasi, Korban Rugi hingga Puluhan Juta
“Biasa kalau kaya begitu, ada kepulangan dari luar (negeri), ya mungkin otoritas kesehatan bisa melakukan pemantauan. Itu saja saya pikir,” imbuh Dasco.
Kemudian, Ia mengimbau pers tidak menanyakan masalah kasus hukum yang menjerat HRS kepada DPR RI, karena yang berkapasitas menjawab itu adalah Kepolisian Republik Indonesia.
“Masalah kasus hukum, sebaiknya tidak ditanyakan ke DPR. Karena yang lebih mengerti soal itu adalah pihak kepolisian,” katanya.
Kendati begitu, ia sudah mendengar ada sejumlah kasus hukum HRS yang sudah diberikan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Polri.
Baca Juga: Video Musik ‘Bad Guy’ Milik Billie Eilish Mencapai 1 Miliar Penonton di Youtube
Namun, Dasco menyatakan tidak akan mengomentari hal-hal di luar masalah itu.
“Ya, kita dengar ada beberapa kasus sudah SP3. Tetapi yang lain-lain, jangan tanya ke DPR,” tukasnya.***