PR TASIKMALAYA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc., hadir dalam Konsolidasi Organisasi DPW LDII Jawa Timur, untuk sikapi Pilkada serentak 2020.
Chriswanto mengingatkan semua pihak, agar tak menggunakan cara-cara yang merusak demokrasi, seperti praktik politik uang ataupun kampanye hitam.
“Membeli suara dan menyebarkan hoaks bukanlah bagian dari demokrasi, hal ini tak mendidik masyarakat dalam pesta demokrasi,” kata Chriswanto, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com, Rabu, 11 November 2020 dari laman LDII.
Baca Juga: Warkop Jadi Tempat Berkumpul Tim Sukses, DKPP: Seluruh KPU dan Bawaslu Tidak Boleh ke Sana
Ia mengingatkan masyarakat, agar menolak praktik politik uang. Ia mengingatkan, masa depan suatu daerah dipertaruhkan bila dipimpin oleh kepala daerah yang menghalalkan segala cara,
“Imbas politik uang ialah kandidat yang menang, akan mencari cara agar modal politiknya kembali,” ucap Chriswanto.
Hal tersebut bisa mengganggu pembangunan. Apalagi, kepala daerah yang berkoalisi dengan pengusaha, akan menciptakan oligopoli dalam politik.
Sehingga hanya menguntungkan pengusaha, yang belum tentu menguntungkan wilayah atau masyarakat setempat.
Baca Juga: Kepulangan Habib Rizieq: Anies Baswedan Diajak Minum Teh, Ridwan Kamil Pertimbangkan Silaturahmi
Chriswanto mengimbau, pengurus atau warga LDII yang menjadi anggota parpol atau menjadi tim sukses, menjunjung tinggi netralitasnya.
“Kami menegaskan, warga maupun pengurus LDII yang terlibat dalam politik praktis, tidak mengorbankan prinsip netral aktif LDII,” ucap Chriswanto.
Menurutnya, silakan menjadi tim sukses, namun tidak mempengaruhi warga LDII memilih calon tertentu.
“Hal itu mengingkari prinsip netral aktif LDII,” kata Chriswanto.
Baca Juga: Buka Akun Instagram Resmi, Aktor Pemeran Ron Weasley Unggah Foto Pertamanya
Acara yang dihelat pada Selasa malam 10 November 2020 tersebut dilaksanakan secara daring, dengan melibatkan seluruh pengurus tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di 38 kabupaten/kota.
“Akan ada 19 kabupaten/kota, hal ini bila tidak disikapi dengan baik, akan menciptakan disharmoni,”ucap Ketua DPW LDII Jawa Timur, Moch. Amrodji Konawi.
Amrodji berpendapat setiap Pemilu, baik pemilihan presiden, legislatif, maupun kepala daerah selalu meninggalkan residu.
“Sisa-sisa perhelatan politik biasanya sifatnya bisa memecah belah, baik dalam lingkup ormas maupun di kalangan masyarakat,” kata Amrodji.
Baca Juga: Tolak Penghargaan Presiden, Gatot Nurmantyo Pilih Surati Jokowi untuk Perhatikan TNI dan Covid-19
Acara tersebut diikuti oleh para ulama, dewan penasehat, dan pengurus DPD LDII. Amrodji berharap, residu berupa ketidak harmonisan ataupun perpecahan bisa diminimalkan,
“Dan warga LDII bisa terhindar dari imbas negatif pesta demokrasi,” tambahnya.***