PR TASIKMALAYA – Dalam kurun waktu satu tahun pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijalankan dalam keadaan darurat Covid-19.
Alhasil, fokus utama pemerintah adalah untuk mengendalikan penyebaran virus Covid-19 di masyarakat. Namun, bukan berarti pemerintahan Jokowi abai dengan program yang telah dirumuskannya.
Diantara program yang dijanjikan ketika kampanye adalah pembukaan lapangan kerja baru.
Baca Juga: Menurut Survey, Remaja di India Cenderung Tidak Nyaman Curhat Dengan Orang Tua
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Rahmad Handoyo turut menilai, dalam kurun setahun ini kepemimpinan pemerintahan pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin ini penuh dengan cobaan yang sangat berat.
Tidak hanya Covid-19 yang sedang mewabah, kelahiran Omnibus Law berupa UU Cipta Kerja juga menuai kontroversi mendalam yang menyita energi.
“Covid-19 dan pro kontra Omnibus Law Cipta Kerja adalah ujian berat buat semua anak bangsa,” ungkap Handoyo dikutip Tasikmalaya.Pikiran-Rakyat.com dalam rilisnya.
Soal Covid-19 memang sudah menjadi wabah dunia. Hampir semua negara menghadapi kondisi serupa dengan Indonesia.
Baca Juga: Lompat dari Ambulans, Pasien Covid-19 ini Malah Berbaur Aksi Demo Tolak Omnibus Law
Ia berpendapat, menyikapi hasil survei yang menyatakan 55 persen masyarakat Indonesia menganggap kondisi ekonomi buruk sejak Mei 2020 atau saat pandemi Covid-19 melanda Tanah Air.
Lebih lanjut, situasi tidak mengenakan akibat Covid-19 tidak semata dihadapi pemerintahan Jokowi, tapi seluruh pemerintahan di dunia ikut terguncang akibat pandemi.
“Tidak ada satu negara pun yang tidak terdampak pandemi ini. Jadi, seluruh dunia termasuk Indonesia, akan menurun pertumbuhan ekonominya,” ucapnya.
“Bahkan mengalami resesi. Kenyataan ini tidak bisa dipungkiri dan duniapun seperti itu,” lanjut Handoyo.
Baca Juga: Kampanye di Tengah Pandemi, Paslon Pilkada ini Berupaya Pikat Pemilih Milenial dengan Goyang TikTok
Semua pihak diserukannya bersatu membantu pemerintah mengendalikan Covid-19.
Apalagi delapan bulan terakhir ini Presiden sudah menanggulagi Covid-19 dengan cukup bagus. Angka sembuh Covid-19 terus meningkat, bahkan diatas rata-rata dunia.
“Nah terkait dengan satu tahun ini saya kira Pak Jokowi sudah berusaha keras menggelontorkan ratusan triliunan rupiah untuk penanggulangan sosial, penanggulanagn pandemi, baik kesehatan maupun ekonomi. Saya kira parlemen harus ikut mengawasi,” kata Handoyo.
Menyangkut janji Presiden Jokowi untuk meningkatkan atau membuka lapangan perkerjaan bagi para pengangguran, diakuinya masih memunculkan pro kontra.
Baca Juga: Setahun Menjadi Pemimpin Indonesia, Jokowi dan Ma’ruf Amin Resmikan 10 Jalan Tol Baru
Soal Omnibus Law Cipta Kerja, Handoyo mengimbau masyarakat untuk berpikir positif bahwa ini dilahirkan memang untuk membuka lapangan kerja, menghilangkan tumpang tindih perizinan, kemudia mengefisiensikan birokrasi, dan sebagainya.
Bagi kelompok masyarakat yang tidak sependapat dengan UU Ciptaker, bisa segera uji materi ke MK, karena itu merupakan hak konstitusinalnya.
Marilah kita manfaatkan ruang hukum yang sudah diberikan oleh konstitusi kita. Masih ada Mahkamah Konstitusi. Ini untuk melindungi saudara kita yang kemungkinan terpapar Covid-19 dalam demo,” pungkasnya.***