PR TASIKMALAYA – Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) diraih secara lima kali berturut–turut oleh Pemerintah Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.
Bupati Pati Haryanto menyampaikan, pengelolaan keuangan dan aset daerah tidaklah mudah saat menerima penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2019 .
Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan RI, melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Pati, di Ruang Pringgitan Setda Kabupaten Pati, Senin, 12 Oktober 2020.
Baca Juga: Ridwan Kamil Bangga, Jawa Barat Sumbang Sepertiga Ekspor Industri Kreatif Nasional
Sehingga hasil opini WTP yang diperoleh sejak 2015 sampai 2019 merupakan sebuah prestasi untuk Kabupaten Pati.
Ia berharap, perolehan opini WTP bisa diperoleh tuntas hingga akhir masa jabatannya.
Sebab, menjadi prestasi tersendiri, jika kepala daerah bisa menyajikan pengelolaan keuangan dengan opini WTP.
Baca Juga: Dua Tunggal Putra Asia Berhasil Maju ke Babak Kedua Denmark Open 2020
“Dulu bertahun-tahun kita mendapatkan opini WTP sulit sekali. Tetapi, alhamdulillah sekarang kita bisa mengimbangi daerah lain,” kata Haryanto sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com, Rabu, 14 Oktober 2020 dari laman Pemprov Jateng
Ditambahkan, prestasi tersebut juga berkat dukungan dan kerja sama jajaran SKPD Kabupaten Pati. Untuk itu, bupati berharap dapat mempertahankan opini WTP.
Kabupaten Pati bisa mengelola anggaran APBD maupun aset dengan baik, dan akhirnya bisa bermanfaat untuk masyarakat.
Baca Juga: BNPB Minta Alat Peringatan Dini Bencana Harus Dipelihara
Apresiasi disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala KPPN Kabupaten Pati Sumarjaka atas diterimanya opini WTP lima kali berturut-turut.
Menurutnya, tidaklah mudah bagi daerah untuk mendapatkan opini WTP. Perlu usaha, dan perjuangan besar atas prestasi yang diraih.
Namun, yang penting bukan tentang penghargaanya, tapi baiknya pelayanan, dan berhasil melaksanakan Good Governance.
Baca Juga: Terkonfirmasi Positif Covid-19, Ronaldo Absen Bela Juventus
Pengelolaan keuangan, dan aset milik negara yang tentu milik rakyat Indonesia. Tentu itu hal besar jika suatu pemerintahan kota atau kabupaten dapat bekerja dengan baik.
Dicontohkan, ada daerah yang berhasil mengelola keuangan, namun untuk pengelolaan aset milik negara tidaklah mudah.
Untuk itu peraih opini WTP ialah pemerintah daerah yang bisa mengelola keuangan, dan aset daerah.
Baca Juga: 155 Orang Diamankan dalam Demo Tolak UU Ciptaker, Dua di Antaranya Adalah Pelajar SD
“Butuh perjuangan keras untuk meraih opini WTP. Karena penghargaan dari Kementerian Keuangan hanya diberikan pada daerah yang bisa mencapai prestasi ini lima tahun berturut-turut,” kata Sumarjaka.***