Network
PR TASIKMALAYA – Adanya kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat kepada wartawan saat meliput aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja, membuat Dewan Pers meminta pihak Kepolisian untuk memberikan penjelasan resmi atas kekerasan tersebut.
“Kami memandang perlu pihak Kepolisian memberikan penjelasan resmi atas kekerasan dan perusakan yang terjadi. Kami memberi dukungan moral kepada para wartawan yang menjadi korban kekerasan beserta keluarganya,” jelas Mohammad Nuh selaku Ketua Dewan Pers.
Menanggapi hal tersebut, Dewan Pers menyatakan enam sikap resmi lembaga sebagai wujud keprihatinan mendalam atas kekerasan yang didapat wartawan saat melakukan liputan pada Kamis, 8 Oktober 2020.
Baca Juga: Peringati Rabu Wekasan, Hari Upaya Tolak Bala Sumber Penyakit dan Bahaya Bencana
Berikut Enam Sikap Resmi Dewan Pers terhadap peristiwa kekerasan yang menimpa pada wartawan:
1. Dewan Pers mengecam dengan keras oknum aparat yang melakukan tindak kekerasan, intimidasi verbal, dan perusakan alat kerja wartawan yang sedang melakukan kerja jurnalistik meliputi demonstrasi
2. Dewan Pers meminta agar Kepolisian segera melepaskan wartawan jika ada yang masih ditahan, serrat memperlakukan mereka dengan baik dan beradab
3. Dewan Pers mengingatkan, bahwa dalam menjalankan tugasnya, para wartawan dilindungi oleh Undang Undang Pasal 8 Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang menyatakan,’Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum'
Baca Juga: 8 Anggotanya Ditangkap Polisi, KAMI Siap Beri Pendampingan dan Bantuan Hukum
