PR TASIKMALAYA – Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama, atau yang lebih dikenal dengan Ahok mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan.
Selain mengusulkan Kementerian BUMN dibubarkan, Ahok menyarankan agar mengganti pengelolaan perusahaan dengan sistem super holding seperti yang diterapkan oleh pemerintah Singapura melalui Temasek.
Pernyataan Ahok tersebut dia ungkapkan ketika membongkar kebobrokan direksi PT Pertamina (Persero). Salah satunya yang dilakukan oleh direksi perusahaan dalam pencopotan jabatan.
Baca Juga: Kemenperin Dukung Kemandirian di Sektor Industri Alat Kesehatan dan Farmasi
“Kementerian BUMN harusnya dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun. Kita harusnya ada yang namanya Indonesia Incorporation semacam Temasek, karena presiden tidak bisa mengontrol manajemen BUMN,” ujarnya yang disampaikan dalam video YouTube POIN.
Untuk mewujudkan itu, kementerian hendaknya membentuk kluster-kluster atau sub holding. Meski pembentukan sub holding tentu saja untuk mewujudkannya membutuhkan proses dan pengujian.
Menanggapi pernyataan Ahok tersebut, Arya Sinulingga selaku Staff Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi mengeluarkan pendapatnya.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Meningkat, Pemerintah Diminta Serius Tangani Pandemi Bukan Ekonomi
“Kita uji semua, jangan buru-buru mau super holding, itu ide besar memang namun kita lihat dulu apakah ini akan berjalan efektif atau tidak. Sekarang ini kan masih sendiri-sendiri, jadi masih jauh pemikiran mengenai super holding. Masih jauh sekali,” ujar Arya.
Arya mengatakan, kementerian ingin menguji terlebih dahulu pembentukan klaster perusahaan berdasarkan sektor usahanya. Seperti klaster pertanian, farmasi, dan lainnya.
Seperti hubungan penyediaan obat dan alat kesehatan dengan industri farmasi secara menyeluruh.
Baca Juga: Program Subsidi Gaji Tersalurkan, Banpres Usaha Mikro Berencana Tambah Jumlah Penerima Manfaat
“Farmasi misalnya, bagaimana kita gabungkan Rumah Sakit (RS) yang tercecer-cecer sekarang, lantas bergabung menjadi RS BUMN, dan sekarang jaringan RS terbesar di BUMN dengan IHC,” ujar Arya.
Untuk menindak lanjuti keseriusan ini, kementerian terus menjalin komunikasi dengan mitra pemerintah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tujuannya untuk mendapatkan masukan yang baik bagi rencana masa depan.
“Jadi itu mimpi besar kita ada super holding, tapi kami pastikan dulu semua jalan dulu. Pak Erick ingin memastikan semua jalan dulu, end to end supply chain antar BUMN-BUMN,” jelasnya.***