PR TASIKMALAYA - Isran Noor menjadi perbincangan hangat setelah kabar pemindahan ibu kota negara diumumkan.
Hal tersebut lantaran Isran Noor menjadi Gubernur Kalimantan Timur, dimana ibu kota negara tersebut akan dibangun.
Dalam perbincangannya dengan Najwa Shihab, Isran Noor mengaku tidak ada pembicaraan dengan kelompok masyarakat atas pembangunan ibu kota negara baru tersebut.
Hal tersebut dijelaskan Isran Noor lantaran pemerintah telah menggunakan lahannya sendiri tanpa mengganggu tanah kepemilikan masyarakat.
Baca Juga: Tes Kepribadian: Warna Lipstik Favorit Bisa Mengungkap Karakter dalam Diri Anda, Ada yang Ceria
Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari kanal YouTube Najwa Shihab yang dibagikan pada 9 Desember 2021. Pertanyaan dari rekan sang jurnalis pun mendapatkan perhatian.
"Kalau suku-suku natif pribumi di sana berapa persen? Mereka jadi salah satu kelompok yang diajak bicara juga enggak?," tanyanya.
Isran menjelaskan bahwa pemerintah tak mengajak bicara masyarakat untuk pembangunan ibu kota baru tersebut.
Baca Juga: Hari Ini dalam Sejarah 9 Desember, dari Perjanjian Den Haag hingga Tragedi Bintaro II
"Kecil, kita mungkin sekitar 15 persen ya. Enggak, enggak pernah diajak bicara sebelumnya. Tapi setelah diumumkan presiden, mereka happy, bahagia, senang," bebernya.
Isran pun mengaku bahwa tak adanya kajian yang dilakukan untuk membangun ibu kota baru kepada masyarakat.
"Oh tidak, kita hanya menyampaikan data saja," sambungnya.
Baca Juga: Florence Pugh Beri Reaksi Terhadap Episode Terbaru Series Hawkeye, yang Kini Mencapai Episode 4
Dijelaskan oleh Isran bahwa pemerintah tak melibatkan masyarakat lantaran yang digunakannya adalah lahan milik negara.
"Kita tidak sampai kesana, belum. Kita ini, lahan kami disini, yang ada, yang siap disini, kami lahan negara, tidak ada beban negara untuk membebaskan lahan untuk itu. Sudah aja sampai distitu," jelasnya.
Menurut Isran bahwa ternyata kajian tersebut sudah dilakukan oleh Bappenas yang sudah sesuai dan akurat.
Baca Juga: Soal Pelantikan Novel Baswedan CS Jadi ASN, MAKI Undang Ketua KPK
"Jadi kajian itu dilaksanakan oleh Bappenas itu sejak tahun 2015. Tahun kedua, pak Presiden Jokowi menjabat, kajian itu sangat menurut saya, sangat akurat," pungkasnya.***