PR TASIKMALAYA - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan tanggapi soal polemik Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok.
Terkait TKA Tiongkok, Luhut meminta publik agar tidak asal bicara apabila tidak tahu persoalannya.
Pernyataan Luhut itu soal TKA Tiongkok ini mendapat tanggapan dari Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon.
Baca Juga: Spoiler Ikatan Cinta 7 Juli 2021: Mama Sarah 'Tumbal' Perbuatan Elsa, Aldebaran Susun Rencana ini
Fadli Zon menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Luhut merupakan contoh dari arogansi kekuasaan.
Dan menurut Fadli Zon, hal tersebut yang mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Fadli Zon menyampaikan itu melalui akun Twitter-nya @fadlizon pada Selasa, 6 Juli 2021.
Baca Juga: Kesal Sampai Tak Mau Pulang ke Rumah Gara-Gara Sang Ayah, Rizky Billar: Udah ah Males
"Soal pernyataan jangan permasalahkan TKA asing. Inilah contoh arogansi kekuasaan yang dipertontonkan di tengah kedaruratan," cuit Fadli Zon.
"Ini pula yang mereduksi kepercayaan rakyat pada pemerintah," sambungnya seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com.
Fadli Zon pun membandingan perlakukan pemerintah pada rakyat sendiri dengan TKA Tiongkok.
Baca Juga: Rekan Artis dan Netizen Ramai-ramai Doakan Ifan Seventeen dan Citra Monica, Kenapa?
Menurutnya, saat Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat ini diterapkan mobilitas masyarakat dibatasi dengan ketat.
Bahkan pembatasan tersebut mengerahkan kendaraan militer.
"Mobilitas rakyat dibatasi ketat bahkan dengan kendaraan militer, TKA dari Tiongkok masih bisa melenggang," tulis Fadli Zon.
Diketahui sebelumnya, sebanyak 20 TKA Tiongkok tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada Sabtu, 3 Juli 2020.
Baca Juga: Atta Halilintar Terima Banyak Laporan Kehabisan Oksigen di Rumah Sakit: Aku Sedih Banget Lihatnya
20 TKA Tiongkok itu akan bekerja di Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.
Kedatangan mereka itu menjadi polemik di masyarakat. Pasalnya 20 TKA Tiongkok itu datang saat PPKM darurat diberlakukan.
Namun, Pemerintah menyampaikan bahwa 20 TKA itu telah datang sebelum PPKM darurat diberlakukan dan juga mereka telah menjalani sejumlah aturan protokol kesehatan.***