Tanggapi Polemik Vaksin Nusantara, Mardani Ali Sera: Tidak Bisa Ditawar, Vaksin Covid-19 Harus Bermutu

17 April 2021, 15:59 WIB
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera sebut  pengembangan vaksin Nusantara harus mengutamakan basis sains.* //Instagram/@mardanialisera

PR TASIKMALAYA – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera turut menanggapi polemik vaksin Nusantara.

Mardani Ali Sera mengatakan bahwa pengembangan vaksin Nusantara harus mengutamakan basis sains.

Karena menurut Mardani Ali Sera, vaksin Covid-19 dalam hal ini vaksin Nusantara harus aman, bermutu, dan efektif.

Baca Juga: Sultan! Nagita Slavina Pakai Masker Setengah Juta Ketika Periksa ke Dokter Kandungan, Netizen: Sekali Pakai

Hal itu disampaikannya melalui cuitan di akun Twitter miliknya @MardaniAliSera pada Sabtu, 17 April 2021.

“Terkait polemik penggunaan vaksin Nusantara, basis sains mesti diutamakan,” cuit Mardani Ali Sera seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com.

“Ada komunikasi yang tidak berjalan dengan baik antara BPOM serta peneliti vaksin Nusantara dan perlu diperbaiki. Tidak bisa ditawar, vaksin Covid-19 harus aman, bermutu, dan efektif,” sambungnya.

Baca Juga: Sempat Terpapar Covid-19, Memes Prameswari Akui Trauma dengan Gejala yang Dialami

Menurutnya, semangat untuk mencintai produk dalam negeri harus mengikuti prosedur dan SOP.

“Vaksin Nusantara terkesan jalan sendiri. Imbasnya, vaksin Nusantara belum memenuhi berbagai standar pengembangan vaksin yang baik seperti praktik klinis yang baik dan praktik pembuatan yang baik,” tulis Mardani Ali Sera.

“Ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam uji klinis menurut BPOM. Mulai dari kaidah penelitian, metode produksi, kualitas bahan, serta bukti manfaat dan keamanannya,” lanjutnya.

Baca Juga: Bocoran Ikatan Cinta 17 April 2021: Mengapa Aldebaran Ada di Makam Roy?

Mardani Ali Sera pun berharap agar pengembang vaksin Nusantara mengikuti saran dan rekomendasi dari BPOM.

Karena menurutnya jika tidak mengikuti itu, ke depannya akan ada risiko yang harus ditanggung.

“Mari berpikir jangka panjang, jika BPOM selaku otoritas utama belum mengeluarkan izin lalu suntikan sudah diberikan, siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi gejala pasca vaksinasi,” ungkap Mardani Ali Sera.

Baca Juga: Jelang Upacara Pemakaman Pangeran Philip, Pangeran Harry dan William akan Berjalan Terpisah

Dia juga menambahkan bahwa polemik terkait vaksin Nusantara itu, dapat berakibat pada munculnya kebijakan liar di tingkat daerah.

“Niat baik harus diiringi dengan cara yang baik,” tutup Mardani Ali Sera.

Diketahui sebelumnya, vaksin Nusantara belakangan ini telah menarik perhatian khalayak publik.

Baca Juga: Dikabarkan Tengah Dekat dengan Billy Syahputra, Memes Prameswari Justru Akui Sempat Terinfeksi Covid-19

Pasalanya BPOM selaku otoritas pengawasan obat menilai bahwa vaksin Nusantara belum sesuai dengan standar prosedur pengembangan vaksin.

Sehingga, BPOM belum mengeluarkan izin untuk uji klinis fase II untuk vaksin Nusantara.

Namun, tiba-tiba sejumlah tokoh publik bersedia untuk disuntik vaksin Nusantara, yang diantaranya adalah Aburizal Bakrie, Gatot Nurmantyo, dan Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah.***

Editor: Rahmi Nurlatifah

Sumber: Twitter @MardaniAliSera

Tags

Terkini

Terpopuler