PR TASIKMALAYA - Refly Harun angkat bicara terkait ketidakadilan yang menimpa Habib Rizieq Shihab (HRS) dan Syahganda.
Menurut Refly Harun, harusnya Prabowo bersuara terhadap ketidakadilan yang menimpa Habib Rizieq Shihab (HRS) dan Syahganda.
Hal itu disampaikan Refly Harun yang menyetujui pernyataan Andi Arief dalam kanal YouTube Refly Harun pada Senin 5 April 2021.
"Prabowo subianto harusnya memang memiliki kontribusi paling tidak bersuara terhadap ketidakadilan yang menimpa para pendukungnya," tuturnya dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari YouTube Refly Harun.
Sementara itu, menurut Refly Harun, Prabowo sendiri menikmati jabatan sebagai Menteri Presiden Jokowi.
Refly Harun mengungkapkan, masalahnya Prabowo berstatus sebagai anak buah sehingga tidak mudah baginya untuk melampaui Presiden Jokowi.
"Permasalahannya begini dia berstatus sebagai anak buah dan tidak mudah bagi anak buah untuk melampaui bosnya, karena bos nya Prabowo adalah Presiden Jokowi dan Prabowo sebagai Menteri dia harus taat," tambahnya.
Refly Harun sendiri merasa, Habib Rizieq Shihab diperlakukan sangat tidak adil, banyak yang melanggar protokol kesehatan (prokes), tapi mengapa hanya Habib Rizieq Shihab yang dipersoalkan itu masalahnya.
Bahkan, menurutnya, tidak hanya soal pidana, karena kasus prokes Habib Rizieq Shihab, bahkan terancam hukuman sampai 10 tahun untuk sebuah pelanggaran yang tidak terlalu penting.
Baca Juga: Filipina Protes Soal Kapal Tiongkok, Hubungan Manila dan Beijing Diyakini Akan Semakin Memanas
Refly Harun juga menilai rasanya dalam perspektif pidananya juga biasa-biasa saja, tapi itulah yang terjadi.
"Dia kemudian di permasalahkan dan dipersalahkan sehingga yang terjadi tidak adil, bahkan yang bersangkutan sudah di hukum tiga bulan lebih," ujarnya.
Padahal, Refly Harun mengatakan, kalau prokes saja ancamannya cuma satu tahun tetapi ini malah ditambah dengan pasal berita bohong pasal keormasan dan yang lainnya.
Selain itu, Refly Harun juga menyoroti Syahganda yang mengalami hal yang sama dengan Habib Rizieq Shihab.
"Syahganda juga mengalami nasib yang sama di mana dia dituntut hukuman penjara untuk sekedar mengeluarkan tweet yang dianggap meresahkan dan dianggap mengganggu stabilitas," tambahnya.
Refly Harun berpendapat, kalau mau memelihara demokrasi kita maka rasanya hanya Indonesia negeri demokratis yang menghukum orang karena mengelurkan pendapat apalagi hanya melalui media sosial Twitter.***