PR TASIKMALAYA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo menanggapi tudingan Amien Rais terkait skenario amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan wacana jabatan presiden 3 periode.
Dalam keterangannya pada Senin 15 Maret 2021, Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa para tokoh politik sebaiknya memperkuat konsolidasi internal partai masing-masing.
Hal ini dimaksudkan oleh Tjahjo Kumolo sebagai langkah persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca Juga: Bantah Adanya Isu Presiden 3 Periode, Presiden Jokowi Tegas: Tidak Ada Niat, Tidak Juga Berminat
Tjahjo Kumolo juga mengimbau semua pihak untuk tidak melakukan jumpalitan politik dan menuduh Presiden Jokowi terkait adanya isu tersebut.
“Kan tahun depan sudah memasuki tahapan-tahapan pemilu, janganlah jumpalitan politik sendiri yang menuduh kemana-mana,” kata Tjahjo Kumolo sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara.
“Dan bisa diartikan pihak-pihak yang sebenarnya ingin, tapi menukikkan kepada orang lain, apalagi Bapak Presiden Jokowi,” sambungnya.
Baca Juga: Sudah Dibuka Mulai 15 Maret 2021, Catat Syarat untuk Mengikuti UTBK SBMPTN 2021
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tersebut juga membantah soal adanya isu pembahasan amandemen tersebut di internal pemerintah.
Sebab, hingga saat ini pemerintah masih berkonsentrasi pada program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Tak hanya itu, Tjahjo juga menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo taat pada konstitusional dan amanat Undang-Undang sehingga tudingan untuk memperpanjang masa jabatan presiden melalui amendemen UUD 1945 tersebut tidak benar.
Baca Juga: Dinilai Picu Kecemburuan Sosial, Polda Metro Jaya Terbitkan Larangan Pengawalan Konvoi Moge
“Bapak Jokowi taat konstitusional. Jadi gerakan atau pola-pola menjebak itu sebaiknya ditinggalkan dalam manuver politik. Bapak Jokowi, saya yakin, beliau tidak akan terjebak dengan manuver-manuver murahan tersebut,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam akun Youtube “Amien Rais Official”, Amien Rais mengatakan ada upaya pembentukan opini publik (skenario) untuk melakukan amendemen UUD 1945 terkait kemungkinan jabatan presiden bisa dipilih untuk 3 periode.
“Mereka akan mengambil langkah pertama, meminta sidang istimewa MPR yang mungkin satu atau dua pasal yang katanya perlu diperbaiki-yang mana saya juga tidak tahu,” kata mantan Ketua MPR itu di akun media sosialnya yang diunggah pada Minggu, 14 Maret 2021.
Baca Juga: Soal Live Lamaran Atta dan Aurel, Ketua KPID Jabar: Apa Kepentingan Publik dari Acara Ini?
“Tapi kemudian akan ditawarkan pasal baru, yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih tiga kali,” sambungnya.
Tak hanya itu, Menkopolhukam Mahfud MD juga telah membantah soal adanya isu dan wacana jabatan presiden 3 periode dan menyebutkan bahwa hal tersebut adalah urusan partai politik.
Sebab, lanjut Mahfud, sikap Presiden Joko Widodo atas wacana tersebut sudah jelas seperti yang disampaikan kepada publik, ada dua kemungkinan, yakni ingin menjerumuskan dan mungkin menjilat.
Baca Juga: BPOM dan ITAGI Akan Kaji Vaksin AstraZeneca Terkait Temuan Kasus Terbaru di Eropa
"Kalau Pak Jokowi yang saya dengar, dan saudara-saudara saya kira punya jejak digitalnya, kalo ada orang-orang mendorong Pak Jokowi menjadi presiden lagi, kata Pak Jokowi nih, itu hanya dua alasannya, satu ingin menjerumuskan, dua ingin menjilat itu kan kata Pak Jokowi," pungkas Mahfud MD.***