PR TASIKMALAYA - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menanggapi pernyataan dari Ketua Majellis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Setelah, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko diangkat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera Utara (Sumut). SBY menuturkan bahwa dirinya sedang melakukan ‘perang’ dalam artian perang untuk mendapatkan sebuah keadilan.
Bahkan, menurut Refly Harun dari berita yang dibacanya, SBY percaya bahwa negara dan pemerintah akan bertindak adil terhadap Partai Demokrat.
Baca Juga: Sebut Narasi Mahfud MD Terkait Demokrat Memojokan, Taufiqurrahman: Tolong Tarik Ucapan Anda
“Tidak tahu ya, apakah Presiden Jokowi mau menyikapi atau tidak,” ujar Refly Harun sebagaimana yang dikutip pikiranrakyat-tasikmalaya.com dari kanal Yotube Refly Harun yang diunggah pada 6 Maret 2021.
“Dalam berpolitik ada etikanya, apalagi dia pejabat publik harus ada etika sebagai pejabat publiknya,” ucap Refly Harun.
Menurut pengamatan Refly Harun belum bisa dikatakan Moeldoko sebagai pihak yang melakukan hal tersebut.
Baca Juga: Pasca KLB Partai Demokrat, SBY Ungkapkan Penyesalan karena Lakukan Hal Ini: Saya Malu
Baca Juga: Kaesang Pangarep Disebut akan Beli Klub Bola, Ibunda Sang Mantan Tagih Mobil dan STNK Felicia
Sebab, Refly Harun menilai eks kader Demokrat Jhoni Allen dan kawan-kawan yang merupakan orang dibalik KLB tersebut
“Benar-benar bahwa apa yang dilakukan Moeldoko itu belum tentu bisa dikatakan dirinya yang melakukannya,” ucap Refly Harun.
“Karena yang melakukannya Jhoni Allen dan kawan-kawan sesungguhnya, Moeldoko baru datang karena terpilih sebagai Ketua Umum,” kata Refly Harun.
Baca Juga: Tanggapi Polemik KLB Demokrat, Henry Subiakto: Mudah-mudahan SBY dan AHY Tidak Demo ke Istana
Baca Juga: Sindir AHY Soal ‘KLB Partai Demokrat Dagelan’ , Ferdinand Hutahean: Tapi Paniknya Setengah Kiamat!
Baca Juga: Ibunda Felicia Tissue Meilia Lau Geram, Minta Kaesang Pangarep Kembalikan SIM dan STNK Sang Anak
Bahkan, Refly Harun menjelaskan apa yang sebenarnya harus dipersoalkan adalah komunikasi sebelum terjadinya KLB.
Sebab tidak akan terjadi KLB jika tidak ada persetujuan dari Moeldoko sendiri.
“Tetapi sebenarnya bukan KLBnya, tapi komunikasi sebelum KLBnya yang patut dipersoalkan,” Refly Harun menjelaskan.
Baca Juga: Sindir 'Pihak Seberang', Mustofa Nahrawardaya: Mereka Anggap Kudeta Demokrat Hal Biasa
Baca Juga: Gempa Bumi Guncang Maluku Tenggara dengan Kekuatan 5,8 Magnitudo
Baca Juga: Tegaskan KLB Demokrat Sebagai Isu Internal Partai, Mahfud MD: Pemerintah Bisa Dituding ‘Cuci Tangan’
“Kalau tidak ada endorsmen atau tidak ada kesediaan dari Moeldoko maka KLB tidak mungkin berlangsung,” kata Refly Harun.
Diketahui, Refly Harun menanggapi sebuah pemberitaan yang menjelaskan bahwa SBY menyatakan dirinya siap ‘perang’ untuk menuntut keadilan.***