Tak Yakin Jokowi Terlibat dalam Kudeta Partai Demokrat, Tsamara Amany Dukung AHY Tabayyun

6 Februari 2021, 06:35 WIB
Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany. /Instagram.com/@tsamaradki

PR TASIKMALAYA - Politikus PSI, Tsamara Amany menyebut bahwa dirinya ragu jika Presiden Joko Widodo mengetahui bahkan memberikan restu dalam upaya kudeta Partai Demokrat.

Hal tersebut diungkapkan Tsamara Amany melalui akun Twitternya yang diunggah Kamis, 4 Februari 2021.

Dalam cuitannya, Tsamara Amany menyebut bahwa terasa aneh jika nama Presiden Joko Widodo secara langsung diseret dan disebut-sebut terlibat dalam isu tersebut.

Baca Juga: Minta Jokowi Tidak Cuci Tangan Atas Tindakan Moeldoko, Rachland Nashidik: Demi Kehormatan Istana

“Soal isu kudeta Partai Demokrat, saya tak yakin Presiden Jokowi beri restu. Jadi aneh kalau namanya diseret dalam kasus ini,” ujar Tsamara Amany melalui cuitan di akun twitternya @TsamaraDKI sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com, Kamis, 4 Februari 2021.

Lebih lanjut, Tsamara Amany juga mengatakan bahwa dirinya mendukung proses Tabayyun yang kini dilakukan AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat.

Ia bahkan menyampaikan dugaannya soal Agus Harimuti Yudhoyono (AHY) yang juga terlihat ragu dengan adanya keterlibatan Presiden dalam upaya kudeta tersebut.

Baca Juga: Anies Baswedan Dapat Penghargaan Lagi, Ferdinand Hutahaean Panas: Dia Tidak Bangun Apa-apa

“Lagipula kita dukung saja tabayyun mas AHY. Beliau sendiri juga nampaknya ragu perkara keterlibatan Presiden,” imbuhnya.

Diketahui sebelumnya, Politikus partai Demokrat Rachland Nashidik telah mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tidak cuci tangan dan harus menunjukkan sikap.

Rachland Nashidik meminta Presiden Joko Widodo mengkonfirmasi bahwa praktek ambil alih kekuasan secara paksa yang melibatkan pihak istana merupakan tindakan yang salah.

Baca Juga: Masuk Dalam Daftar 21 Heroes 2021 TUMI, Anies Baswedan: Pahlawan Sebenarnya Adalah Ribuan Orang

“Pak Jokowi tak boleh cuci tangan. Presiden perlu memberi pesan kuat bahwa praktek ambil alih paksa partai politik itu salah. Itu dulu pernah dialami Partainya Presiden.

"Maka seharusnya Presiden tak menolerir perbuatan yang sama atau meniru, yang dilakukan anak buahnya sendiri,” terang Rachland Nashidik dalam akun Twitternya @rachlandnashidik  sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com pada Jumat, 5 Februari 2021.

***

Editor: Tyas Siti Gantina

Sumber: Twitter @TsamaraDKI Twitter @RachlanNashidik

Tags

Terkini

Terpopuler