PR TASIKMALAYA – Sukamta selaku Anggota Komisi I DPR RI meminta kepada Pemerintah Indonesia agar tidak menganggap remeh dengan adanya Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP).
Pasalnya, ULMWP mendeklarasikan diri pemerintahan sementara, yang mana jika diartikan Papua Barat kini lepas dari Indonesia.
“Jangan anggap remeh perkembangan ini, kita tidak ingin Papua berakhir seperti Timor-Timur. Kasus penembakan dan serangan terhadap aparat serta masyarakat sipil yang masih terus terjadi, menunjukkan situasi di Papua belum stabil,” ujar Sukamta seperti yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari ANTARA.
Baca Juga: Larangan Ekspor Benih Lobster Dinilai Untungkan Sejumlah Pihak, Effendi Gazali: Saya Merasa Gagal
Sukamta menegaskan, apa yang terjadi di Papua tersebut perlu disikapi dengan serius oleh pemerintah. Pasalnya, dalam menangani masalah di Papua yang terjadi berlarut-larut, perlu adanya pendekatan yang komprehensif.
Dia menilai, apa yang telah dilakukan Indonesia selama ini harus dikoreksi dengan sistematis. Baik koreksi di tingkat pemerintah daerah, maupun dikoreksi di pemerintah tingkat pusat.
Selanjutnya, Sukamta mengutip hasil penelitian yang dirilis oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Berdasarkan penelitian LIPI, terdapat empat akar masalah yang ada di Papua.
Baca Juga: Simak! Berikut ini Manfaat Naik-Turun Tangga untuk Kesehatan Fisik dan Mental
“Keempat akar masalah tersebut adalah diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan, pelanggaran HAM, serta soal status dan sejarah politik Papua,” jelasnya.
Meski Papua telah menjalankan otonomi khusus (otsus) hampir 20 tahun, namun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal jauh dibandingkan dengan daerah lain.
Padahal, pemerintah telah mengeluarkan anggaran puluhan triliun untuk meningkatkan IPM di sana.
Sukamta meminta pemerintah untuk segera melakukan koordinasi yang mana koordinasi tersebut langsung berada di bawah presiden.
Baca Juga: Setahun Lahirkan 140 Inkubator Mediapreneur di Seluruh Indonesia, PRMN Rayakan Ulang Tahun Pertama
“Ini perlu segera dilakukan supaya koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif, dan supaya rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang,” pungkasnya.
Papua juga selain fokus pada peningkatan keamanan, sektor lainnya juga harus diperhatikan seperti kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi rakyat. Jangan sampai sektor lainnya terlupakan karena fokus hanya kepada peningkatan keamanan saja.
Selain itu, melibatkan orang Papua dalam proses pembangunan juga wajib dilakukan. Sukamta meyakini, mayoritas warga Papua masih ingin menjadi warga Indonesia.
“Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua,” ujarnya.***