Usulan Tambahan Anggaran 5 Miliar Tidak Disanggupi Pemkab, KPU Terus Berupaya Dapatkan Solusi

- 2 Juni 2020, 20:08 WIB
DESK Pilkada Pemkab Tasikmalaya melakukan rapat dengan KPU dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya di gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Selasa, 2 Juni 2020.*
DESK Pilkada Pemkab Tasikmalaya melakukan rapat dengan KPU dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya di gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Selasa, 2 Juni 2020.* //Aris MF/KP

Muhsin yang juga Asisten Daerah Bidang Pemerintahan pada Setda Kabupaten Tasikmalaya ini menambahkan, pada intinya, Desk Pilkada Kabupaten Tasikmalaya bersama KPU dan Bawaslu sudah siap melanjutkan tahapan pilkada serentak pada 15 Juni nanti.

Sementara itu, Komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Jajang Jamaludin menjelaskan, pihaknya telah melaporkan hasil pertemuan terkait usulan penambahan anggaran kepada KPU provinsi dan pusat.

Baca Juga: Ratusan Warga Buninagara Ikuti Tes Swab Massal, Kota Tasikmalaya Dipilih Jadi Pilot Project

"Alasanya Pemda tidak punya anggaran untuk penambahan. Kita KPU sudah melaporkan hasil pertemuan ini ke KPU provinsi dan pusat. Kami pun akan berupaya bersama-sama dengan KPU kota/kabupaten lain untuk mendapatkan solusi dari provinsi atau pusat," ujar dia.

Artinya, kata dia, tahapan pilkada akan terus dilanjutkan sambil menunggu arahan dari provinsi dan pusat solusi penambahan anggaran ditengah pelaksanaan tahapan dalam wabah Covid-19 ini.

Selain itu, tambah dia, sambil menunggu arahan provinsi dan pusat, KPU juga merencanakan akan melakukan refocusing anggaran dari program-progam yang dimungkinkan bisa dialihkan.

Baca Juga: Pengungsi Rohingya Pertama Dikonfirmasi Meninggal karena Covid-19

"Seperti contoh anggaran kegiatan jalan sehat atau sebagian anggaran kegiatan sosialisasi KPU lainnya. Dana tersebut akan kami gunakan untuk melengkapi alat pelindung kesehatan sesuai protokol kesehatan," papar Jajang.

Dikatakan dia, yang paling dikhawatirkan yakni jika di dalam tahapan pilkada tidak dilaksanakan dengan protokol kesehatan serta peralatan kesehatan lengkap, akan muncul opini atau kritikan dari masyarakat.

"Bahwa KPU dalam melanjutkan tahapan pilkada mengabaikan aspek keselamatan dan kesehatan. Dikhawatirkan akan adanya klaster baru paparan Covid-19 atau klaster Pilkada," jelas dia.***

Halaman:

Editor: Suci Nurzannah Efendi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x