Network
"Kami ini kan masih dalam proses eksisting data, sementara oleh pihak pos tiba-tiba dibagikan dengan menggunakan data lama dari pemerintah provinsi. Ya pastilah jika ada orang yang sudah meninggal dunia masih kebagian," ujar Nana.
Baca Juga: Akui Usir 3 Perawat dari Tempat Kosnya, Seorang Bidan Dapat Teguran dari Ganjar Pranowo
Sehingga kata dia, terjadilah kesalahpahaman antara pendataan yang dilakukan RT/RW dengan realisasi pendistribusian bantuan dari Pemprov Jabar yang disalurkan sejak Jumat, 24 April 2020 kepada masyarakat.
"Pihak RT/RW kan sudah melakukan pendataan untuk bantuan sesuai Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun Pemprov Jabar malah lebih dulu mendistribusikan bantuan untuk masyarakat berdasarkan DTKS, ya tidak akan nyambung," katanya.
Padahal lanjut Nana, berdasarkan eksisting data yang dilakukan RT/RW, pihaknya mengajukan sebanyak 175 KK non DTKS di Kota Tasikmalaya yang layak mendapatkan bantuan.
Baca Juga: Cek Fakta: Dikabarkan Begal Balas Dendam Atas Perlakuan Masyarakat, Simak Faktanya
"Nah, kalau data itu yang digunakan, saya kira tidak akan ada permasalahan terkait bantuan warga terdampak Covid-19 ini," katanya.
Sementara itu Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman mengatakan, bantuan didistribusikan secara bertahap atau tidak sekaligus, sehingga masyarakat yang belum mendapatkan diminta untuk bersabar.
"Sebelum dibagikan saya sudah menginstruksikan camat, lurah, RW dan RT untu mengedukasi masyarakat soal bantuan dari pusat, provinsi dan daerah. Supaya tidak terjadi persoalan, karena bantuan ini didistribusikan secara bertahap tidak sekaligus," kata Budi, pada Selasa, 28 April 2020.
Baca Juga: Cek Fakta: Ratusan Remaja Selandia Baru Dikabarkan Masuk Islam, Simak Fakta Sebenarnya
