Network
Proses penunjukan pelaksana tugas kepala daerah tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, terlebih penangkapan Walikota Bekasi baru terjadi Rabu, 5 Januari 2022 siang kemarin.
"Tolong bagi yang merubah status Pak Wakil Walikota Bekasi, menjadi pelaksana tugas, sama-sama menghormati proses hukum yang tengah berjalan," katanya.
Menurut Daryanto, proses hukum Walikota Bekasi harus dihormati dengan asas praduga tidak bersalah.
Baca Juga: Daftar WNA yang Dilarang Masuk Sementara ke Indonesia karena Varian Omicron, Ada Inggris
"Kita harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah," ujar Daryanto.
Daryanto menyatakan, usulan penunjukan pelaksana tugas Walikota Bekasi yakni kewenangan Pemerintah Provinsi Jabar, melalui permohonan yang disampaikan pada Kementerian Dalam Negeri.
"Usulan Provinsi itu pun dilakukan usai menerima hasil putusan hukum aparat berwenang, pada kasus yang ditangani," kata Daryanto.
Baca Juga: Attack on Titan Season Empat Bagian Kedua Rilis Minggu Ini, Nonton di Mana?
Menurut Daryanto, harus ada kejelasan status Walikota Bekasi lebih dulu, terkait penangkapan oleh KPK soal dugaan korupsi.
"Dalam hal ini harus telah ada kejelasan status, Pak Rahmat Effend dahulu," ucapnya.***
