Network
Hasilnya sebanyak 26,5 persen responden warga Depok mengaku bisa menerima dan akan terpengaruh oleh politik uang, 17,38 persen Responden memilih tidak Menjawab.
Baca Juga: Diserang Teror Robocall, Fadli Zon 'Colek' Mahfud MD: Masih Digunakan?
Di samping itu 41,4 persen responden memilih akan percaya terhadap kampanye negatif, 15,6 persen memilih akan mencari tahu dan 42,1 persen responden memilih tidak percaya, sisanya memilih tidak menjawab.
Bahkan dari 26,5 persen responden yang mengaku terpengaruh politik uang, 46.5 persen memilih akan menerima jika diatas Rp500 ribu, 17,5persen responden menyatakan akan menerima diantara Rp200 ribu – Rp500 ribu.
9 persen Responden akan menerima jika diberikan antara Rp50 ribu–Rp100 ribu dan 26,8 persen nya akan bisa menerima di bawah Rp50 ribu.
Baca Juga: Beri Perlindungan Saksi dan Korban Bentrok Polisi-FPI, LPSK: Khawatir Ada Ancaman
Berdasarkan catatan Urban Policy, dari 11 Kecamatan di Kota Depok keseluruhannya memiliki kerawanan terhadap politik uang dan kampanye negatif kisaran 16,9 persen sampai 37,5persen.
"Berdasarkan hasil penelitian kami, Kecamatan Cimanggis (37,5persen) menempati posisi paling rawan, disusul oleh Kecamatan Sawangan (35,4persen) di peringkat kedua dan Kecamatan Bojongsari (35,3persen) di urutan ketiga,” kata Nurfahmi.
“Sedangkan untuk peringkat kerawanan terendah adalah Kecamatan Cilodong hanya 16,9 persen, namun secara umum semua kecamatan rawan politik uang dan kampanye negatif," tambahnya.
Baca Juga: Tanggapi Kasus Bentrok Polisi-FPI, Husin Shihab: Tak Tutup Kemungkinan HRS Punya 'Laskar Khusus'
