PR TASIKMALAYA - Pemerintah Kota Bandung mematok Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2020 dengan jumlah 3,19 triliun. Sebagian pos menjumpai adaptasi akibat kebijakan refokusing dana sehingga menurun.
Namun, terdapat pos dana yang justru menjumpai lonjakan signifikan, yakni Belanja Tak Terduga yang lebih dari Rp.285 miliar, dari yang awalnya Rp. 33 miliar.
Memandang masalah itu, Dr. Cupian SE, MT, dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Padjajaran menuturkan, terdapat keanehan yang tampak dari ada kejanggalan yang terlihat dari komposisi APBD Perubahan 2020 Kota Bandung.
Baca Juga: Kemensos Percepat Program Penyaluran Bantuan Sosial Beras
Ia beranggapan, pos Belanja Tak Terduga pada keadaan normal, hanya dapat meningkat secara optimal sebesar 20% yang berasal dari alokasi yang lebih dahulu dipilih dalam APBD Murni.
“Sesuatu yang agak janggal, ya. Jika lihat dari kompisisi anggaran tentu jadi pertanyaan apakah ada hal-hal yang urgen di kota Bandung sehingga butuh penganggaran yang cukup besar.
"Seingat saya maksimum 20 persen dari yang sebelumnya, tidak lebih dari itu,” kata Cupian dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari RRI, Selasa, 13 Oktober 2020.
Baca Juga: Kabupaten Cirebon Raih Standar WHO dalam Penanganan Covid-19
Menurutnya, Biaya Tak Terduga (BTT) lumrahnya diperuntukan bagi kebencanaan atau kedaruratan yang bersifat tidak terencana.
Di samping itu, untuk bencana individual telah disediakan anggaran yang dicadangkan di sebagian dinas.
“Jadi masalah ini sebenarnya Pemkot harus punya argumen yang kuat dan rasional, serta terukur sesuai sistem penganggaran.
Baca Juga: Demonstran Bawa Batu hingga Golok, Yusri: Mereka Tidak Mengerti Datang Mau Apa
"Masyarakat sebetulnya sudah bisa memperkirakan, untuk kota Bandung butuh berapa. Jika tidak bisa memberikan penjelasan rasional, tentu bisa menjadi preseden buruk buat pemerintah,” terang Cupian.
Cupian pun memerhatikan keterangan Pemkot yang mengalokasikan penggarapan pandemi Covid-19 pada pos Belanja Tak Terduga.
Ini karena ia memperhitungkan bahwa seharusnya apabila memang untuk penindakan pandemi, dapat dititipkan di pos belanja yang berbeda di Instansi bersangkutan.
Baca Juga: BLINK Jangan Ketinggalan! BLACKPINK Bakal Live 100 Menit Eksklusif di TikTok
Ia merasa cemas bila anggaran tersebut disimpan di BTT, kemungkinan korupsinya menjadi semakin terbuka.
“Betul, semestinya itu bisa di dinas yang khusus menangani masalah itu, tidak di simpan di tempat gelap seperti BTT. Karena peluang untuk penyelewengan nya sangat terbuka, saya khawatir seperti itu,” ungkapnya.
Sedangkan Teguh Santoso, yang juga merupakan dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis Unpad, menjelaskan kehadiran anomali dalam APBD Perubahan 2020 kota Bandung diperkirakan terjadi akibat refokusing anggaran, karena situasi tidak wajar ini pun dialami semua daerah, bukan kota Bandung saja.
Baca Juga: Apresiasi Kinerja Pemerintah, Kalteng Siap Gelar Vaksinasi Covid-19 Massal
“Dugaan saya ada realokasi. Mungkin yang perlu dijabarkan lebih rinci itu adalah apa sih BTT ini ? Bagaimana komposisinya? Jangan sampai ditafsirkan salah,” komentar Teguh.
Teguh pun tidak dapat berbicara lebih jauh mengenai isu ini karena tidak memahami secara mendalam mengenai komposisi APBD Perubahan 2020 Kota Bandung, khususnya pada pos belanja BTT.
"Namun satu hal, jika ada anomali itu ia menduga ini terjadi karena ada realokasi atau refokusing anggaran akibat Covid-19," tandasnya.***