PIKIRAN RAKYAT - Pendataan bantuan jaring pengaman sosial bagi warga terdampak pandemi Covid-19 masih berlangsung di Jawa Barat. Dalam prosesnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Hal ini dibenarkan Juru Bicara Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Jabar, Daud Achmad dalam jumpa pers di Gedung Pakuan pada Selasa, 7 April 2020.
“Untuk jaring pengaman sosial, kita masih melakukan pendataan, kita masih menunggu data-data dari kabupaten/kota yang tentunya harus diverifikasi,” ujar Daud Achmad.
Baca Juga: Turut Berduka Cita, Fiersa Besari: Sampai Jumpa di Kehidupan Berikutnya Bung Glenn
Daud menilai, verifikasi menjadi amat krusial agar bantuan jaring pengaman sosial tepat sasaran. Setelah proses mendata, data tersebut akan diverifikasi oleh Pemda Provinsi Jabar.
“Akan ada pembicaraan lebih lanjut, karena pemerintah pusat pun akan menurunkan pemberian bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat yang selama ini tidak menerima PKH, tidak menerima bantuan pangan non-tunai, maupun bantuan pra-kerja,” terang Daud.
Meskipun, anggaran kas sudah ada di Pemprov Jabar. Namun rupanya, kebutuhan tidak hanya untuk jaring pengaman sosial, sehingga proses menghitung pun masih berlangsung untuk mencapai angka sebenarnya.
Baca Juga: Cek Fakta: Hoaks Pernyataan WHO Bahwa Covid-19 Bisa Bertahan di Udara 8 Jam, Cek Faktanya
“Untuk anggaran kas ini dari data yang kami terima, posisi kas saat ini uang ada. Tapi tentunya kebutuhan ini tidak hanya untuk jaring pengaman sosial, ada kebutuhan lain. Ini sedang kami hitung, kira-kira riilnya ada berapa,” ucapnya dilansir Antara.
Akan tetapi, Pemprov Jabar memastikan akan menganggarkan sekitar Rp 4 triliun. Anggaran ini jauh lebih besar dari sebelumnya yang mencapai Rp 3,2 triliun untuk bantuan jaring pengaman sosial.
Sedangkan, Rp 2,8 triliun untuk penyediaan peralatan kesehatan selama empat bulan ke depan.
Baca Juga: Tersenyum dan Berbahagia, Cara Mudah Tingkatkan Sistem Imun Selama Pandemi Covid-19
“Kita masih hitung, yang jelas apa yang disampaikan untuk jaring pengaman sosial itu sebesar kurang lebih Rp 4 triliun, untuk kesehatan Rp 2,8 triliun. Ini sudah diperhitungkan posnya dari mana saja,” tambahnya.
Selain mematangkan bantuan jaring pengaman sosial, Pemprov Jabar gencar menyosialisasikan larangan mudik.
Ini bertujuan untuk mencegah perluasan penyebaran Covid-19 di Jabar. Terlebih data yang diterima mencatat sekitar 214 ribu pemudik sudah tiba di Jabar.
Baca Juga: BREAKING NEWS: Penyanyi Glenn Fredly Meninggal Dunia
“Kita juga terus melakukan sosialisasi untuk tidak mudik. Untuk diketahui dari data sementara yang kita terima sejak 22 Maret 2020 lalu sampai sekarang hitungan kasar ini, sudah ada 214 ribu pemudik," kata Daud.
Oleh karena itu, Daud meminta pemerintah kabupaten/kota memperketat pengawasan mobilitas warga yang masuk ke daerahnya dan mengimbau pemudik untuk mengisolasi diri selama 14 hari.
“Hal ini menjadi perhatian dan antisipasi kita dari pemerintah provinsi. Saya yakin, dari kabupaten/kota juga sudah ada yang berinisiatif untuk membangun karantina ini khususnya bagi pendatang,” kata Daud menutup pernyataan.***