PIKIRAN RAKYAT - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mempersiapkan dua opsi organisasi untuk menangani wilayah Cekungan Bandung, yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.
Kemungkinan dibentuknya sekretariat bersama, pihaknya harus membentuk dulu organisasi untuk mengkaji kembali.
Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari situs Galamedia, akan terjadi kerja sama antara pihak pemerintah dengan msyarakat yang dihimpun dalam sebuah organisasi.
"Substansinya adalah ada pelimpahan kewenangan-kewenangan yang dari kabupaten/kota kepada sekretariat bersama ini karena Pak Gubernur (Ridwan Kamil) menginginkan organisasi ini bisa juga mempunyai fungsi sebagai eksekutor," kata Setiawan di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin 24 Februari 2020.
Setiawan mengatakan nanti kita akan buatkan dari Biro Organisasi dan Biro Hukum untuk melihat bahwa Peraturan Menteri Agraria (dan Tata Ruang/ATR) seperti apa draftnya.
Dan kita akan coba konsultasi ke Menteri ATR, dilihat kalau bentuknya seperti ini akan seperti apa. Jadi ada dua alternatif.
Kemudian Setiawan menambahkan terkait organisasi yang nantinya menangani Cekungan Bandung akan fokus pada empat bidang, yakni air bersih, persampahan, transportasi, dan tata ruang.
Baca Juga: Terima Pasien Suspect Virus Corona, Direktur Utama RSHS Bandung Angkat Suara
Dia mencontohkan bagaimana sumber air di Kabupaten Bandung digunakan juga oleh Kota Cimahi dan Kota Bandung.
"Tujuan dari organisasi ini sebetulnya adalah bagaimana kita sinergi, kita bisa lakukan dan terjadi efisiensi dari birokrasi. Harus ada kesepahaman di antara pemerintah kabupaten/kota, dan provinsi," tuturnya.
Menurut Setiawan, Pemerintah Provinsi Jabar akan segera berkonsultasi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) terkait bentuk organisasi untuk menangani Cekungan Bandung.
"Karena kan kami gini, kalau seumpamanya ini badan, katakanlah struktural, artinya akan diisi SDM dari mana saja. Itu harus dipikirkan karena untuk yang mengisi dari struktur-struktur ini juga harus kita perhatikan segala macamnya. Jadi bukan hanya sekedar menyimpan (SDM) saja," katanya.
Sedangkan, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jabar, A Koswara mengatakan, pembentukan pengelolaan Cekungan Bandung sudah sangat mendesak.
Sebab, persoalan yang ada di Cekungan Bandung harus ditangani bersama-sama karena lintas daerah.
"Jadi, ini harus ditangani targetnya secepatnya. Kami akan konsultasi ke ATR," katanya.***