Network
PR TASIKMALAYA - Ribuan pemukim Israel berjalan menuju Tepi Barat Palestina. Ikut di dalamnya yaitu Benjamin Netanyahu selaku perdana menteri, pada Senin, 10 April 2023.
Ketegangan antara Palestina dan Pemukim Israel sedang memuncak saat ini. Yang mana kondisi tersebut dimulai oleh serangan tentara Israel kepada jamaah Sholat Tarawih di Masjid Al-Aqsa dan tembakan gas air mata pada pertandingan bola di Palestina.
Tentunya itu hanya beberapa perlakuan yang dilakukan oleh tentara Israel, masih banyak beberapa serangan yang mengikuti tindakan di atas.
Pada hari Senin kemarin, ribuan pemukim Israel turun ke jalan, berjalan ke Tepi Barat Palestina menuju POS terluar militer Israel. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk dukungan mereka terhadap upaya pembangunan pemukiman Israel. Yang mana pembangunan pemukiman tersebut diakui sebagai pemukiman ilegal oleh hukum Internasional.
Baca Juga: Kutuk Kekerasan Israel di Masjid Al Aqsa, Pemerintah Indonesia Ajak Dunia Ambil Langkah Nyata
Tindakan tersebut merupakan tindakan nekat yang dilakukan oleh pemukim Israel, mengingat kondisi yang memanas antara Israel dengan Palestina. Mereka melintasi wilayah Israel menuju POS Militer terluarnya, yang terletak di Evyatar.
Gelombang pemukim Israel tersebut berjalan dengan membawa bendera Israel, menyanyikan lagu keagamaannya, juga menggaungkan slogan mereka. Ini dilakukan selama libur Paskah berlangsung.
Pada hari yang sama, tentara Israel melakukan tembakan peluru karet dan gas air mata kepada warga Palestina yang melakukan unjuk rasa yang melemparkan batu, di sekitar Beita. 17 orang Palestina terluka akibat peluru pelastik dan tabung gas air mata yang mengenai kepala mereka, di sampaikan oleh Palestiian Red Crescent, pada Senin, 10 April 2023.
Data yang terkumpul saat ini, 90 orang Palestina menjadi korban jiwa, dan hanya 19 orang Israel yang menjadi korban jiwa, selama Januari 2023.
Baca Juga: Demi Tangkal Ancaman Nuklir Korut, Korsel dan AS Akan Menggelar Perundingan Pertahanan Rutin
Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Yosi Dagan, seorang Israel, Pimpinan dari pemukim ilegal di daerah Samaria, ia mengatakan bahwa gerakan pemukim Israel tersebut merupakan jawaban atas teror yang pemukim Israel terima.
"Sekarang mereka mengetahui kenapa saya telah membentuk garda Nasional," ucap Itamar Ben-Givr, Kepala Keamanan sayap kanan kabinet Benjamin Netanyahu, dikutip dari Reuters.
Pada hari senin kemarin, Ben-Givr mendapatkan kewenangan untuk memimpin agrda nasional yang berfokus pada kerusuhan Arab.
Benjamin Netanyahu memberikan perintah langsung kepadanya, setelah adanya pernyataan dari lawan politiknya bahwa kekuatan militer tersebut dapat menjadi militer sektarian.
Baca Juga: Dapatkan Pinjaman KUR BCA 2023 dengan Mudah dan Cepat, Begini Caranya
Pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat Palestina banyak menarik perhatian masyarakat Internasiona. Bermula pada perang Yordania tahun 1968, pemukiman tersebut dinilai sebagai pelanggaran hukum Internasional. Israel membantah penilaian tersebut, dengan beralaskan bahwa tindakan mereka berdasarkan adanya kaitan keagamaan dan sejarah dengan tanah wilayah tersebut. Kemudian termasuk di dalamnya terdapat kebutuhan keamanan negara.
Bulan lalu, Parlemen Israel membuka jalan bagi pemukim Israel untuk dapat menempati wilayah Tepi Barat, ini didasarkan kepada amandemen undang-undang tahun 2005 yang memerintahkan untuk melakukan upaya evakuasi pemukim mereka.
Tentutnya tindakan tersebut adalah ilegal dan dikecam oleh pemerintah Palestina. Juga bersamaan dengan itu, Uni Eropa mengecam tindakan pemerintah Israel ini.
Pada bulan Februari, Israel memberikan pengakuan terhadap delapan pos militer ilegalnya yang berada di Tepi Barat Palestina, ini tidak termasuk Evyatar. Kebijakan ini juga dikutuk oleh banyak organisasi Internasional.
Baca Juga: Cocok Temani Bulan Ramadhan, Ini Dia 6 Rekomendasi Lagu Maher Zain yang Enak Diputar
Sejak perang yang terjadi pada 1967, Israel telah mendirikan 140 pemukiman ilegal di tanah Palestina. Selain pemukiman yang dibangun oleh pemeirntah Israel, beberapa kelompok pemukim juga membangun pemukiman di wilayah luar, tanpa adanya izin dari pemerintah Israel.
Walaupun pembicaraan pembentukan negara Israel oleh Amerika Serikat telah terhenti pada tahun 2014. Namun perluasan pemukiman ilegal Israel masih terus diperluas.***
