Network
PR TASIKMALAYA – Panel independen yang digelar pada Senin, 22 November 2021 membahas tentang Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), jelang konferensi para menteri kesehatan minggu depan.
Panel itu menyebut bahwa WHO harus diperkuat dengan lebih banyak dana dan kemampuan yang lebih besar untuk menyelidiki pandemi melalui perjanjian baru.
Para ahli mengutarakan bahwa dengan keadaan di WHO saat ini, upaya untuk mengakhiri pandemi Covid-19 tidak merata dan terfragmentasi.
Panel itu mencontohkan dengan akses terbatas ke vaksin di negara-negara berpenghasilan rendah sementara orang sehat dan kaya di negara-negara kaya mendapatkan suntikan booster.
Baca Juga: 3 Zodiak yang Dianggap Paling Romantis Dibandingkan Zodiak Lainnya Menurut Astrologi!
Dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Reuters, ketua panel bersama, mantan perdana menteri Selandia Baru Helen Clark dan mantan presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf, mengulangi seruan untuk reformasi mendesak.
Reformasi itu termasuk pembiayaan baru setidaknya 10 miliar dolar atau setara dengan Rp142 triliun per tahun untuk kesiapsiagaan pandemi, dan negosiasi perjanjian pandemi global.
Sebelumnya, panel mengevaluasi bagaimana WHO dan negara-negara anggota telah menangani pandemi.
Baca Juga: 7 Jam Ditaruh di Kamar Mayat, Pria India Berusia 40 Tahun Ini Tiba-tiba Kembali Hidup
Mereka mengatakan sistem respons global baru harus dibentuk untuk memastikan bahwa tidak ada virus di masa depan yang dapat menyebabkan pandemi yang menghancurkan.
"Ada kemajuan, tetapi tidak cukup cepat atau kohesif untuk mengakhiri pandemi ini di seluruh dunia dalam waktu dekat, atau untuk mencegah yang lain," ujar panel.
Lebih dari 257 juta orang telah dilaporkan terinfeksi oleh virus Corona SARS-CoV2 dan 5,4 juta telah meninggal sejak kasus pertama diidentifikasi di Tiongkok tengah pada Desember 2019.
Baca Juga: Perdana Menteri Belanda Tanggapi Kekerasan dalam Protes Anti-Lockdown: Tidak akan Pernah Saya Terima
Para menteri kesehatan dari 194 negara anggota WHO membuka sidang khusus tiga hari pada 29 November untuk mempertimbangkan negosiasi perjanjian yang bertujuan mencegah pandemi di masa depan.
Ini akan menjadi perjanjian kesehatan masyarakat global kedua, setelah kesepakatan tahun 2003 untuk mengendalikan penggunaan tembakau.
"Memperkuat otoritas dan independensi WHO dan mengembangkan instrumen hukum baru sangat penting untuk paket reformasi yang diperlukan," kata panel tersebut.
Baca Juga: 3 Zodiak yang Tidak Menyukai Perubahan, Salah Satunya Cancer
"WHO membutuhkan lebih banyak dana dan kemampuan yang lebih besar untuk menyelidiki dan melaporkan potensi pandemi lebih cepat dan mandiri," lanjutnya.
Panel menambahkan bahwa sebuah perjanjian harus bertujuan untuk membangun kesiapsiagaan juga memperkuat kewajiban bagi negara-negara untuk memperingatkan WHO tentang wabah.
Selain itu juga untuk memungkinkan penyelidikan cepat dan memastikan akses yang adil ke vaksin dan obat-obatan.
"Agar WHO menanggapi potensi penuhnya terhadap ancaman pandemi, kendala di dalamnya perlu dihilangkan, paling tidak melalui pendanaan yang memadai dan fleksibel," tandasnya.***
