PR TASIKMALAYA - PBB memperpanjang misinya di Haiti selama sembilan bulan kedepan pada Jumat, setelah kompromi jam ke-11 dicapai antara kekuatan barat dan China.
PBB mengeluarkan resolusi yang memperpanjang mandat untuk misi Haiti kurang dari satu tahun yang diinginkan Amerika Serikat, tetapi Beijing ingin lebih dari enam bulan.
Dikutip Pikiran-Rakyat-Tasikmalaya.com dari Channel News Asia, Haiti saat ini berada dalam cengkraman krisis politik, ekonomi, sosial dan keamanan yang mendalam.
Baca Juga: Lain dari Pengakuan Rizky Billar, Ahli Tarot Bongkar Nikah Siri Lesti Kejora Sarat Unsur Uang
Haiti tidak memiliki parlemen selama lebih dari satu setengah tahun, di tengah perselisihan.
Dengan negara ditempatkan di bawah pemerintahan satu orang, oleh presiden Jovenel Moise, yang dibunuh pada bulan Juli.
Pemungutan suara dilakukan tak lama setelah pukul 18.00 waktu setempat, hanya beberapa jam sebelum misi politik itu akan berakhir, yang diperpanjang hingga 15 Juli 2022.
Beijing telah mengisyaratkan akan memveto rancangan AS yang memperpanjang mandat selama satu tahun.
China telah menyusun teksnya sendiri yang mengusulkan perpanjangan selama enam bulan, sebelum literasi terakhir pada Jumat disepakati.
Pada akhirnya, mereka menyepakati sembilan bulan dengan ketentuan, Sekjen akan melakukan penilaian setelah enam bulan.
BINUH, didirikan pada Oktober 2019 setelah berakhirnya 15 tahun operasi penjaga perdamaian penjaga PBB dan sering menjadi sumber perselisihan antara Washington dan Beijing.
Mandatnya termasuk memperkuat stabilitas politik dan pemerintahan yang baik.
China sering mengatakan bahwa, seharusnya tidak ada solusi eksternal untuk masalah Haiti, tetapi diplomat PBB mengatakan ingin menghukum Haiti karena pengakuannya terhadap Taiwan.
Baca Juga: 9 Ciri Kamu Tidak Merawat Diri dengan Baik, Mulai dari Mudah Jerawatan hingga Sering Mengantuk
Awal bulan ini, Dewan Keamanan PBB menerima bahwa pemilihan Haiti akan ditunda hingga paruh kedua tahun 2022.
Amerika Serikat, pemain asing paling berpengaruh di Haiti, sebelumnya telah mendorong pemilihan umum untuk dilanjutkan tahun ini untuk memulihkan legitimasi demokrasi di tengah kekosongan kekuasaan.***