Network
Dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Al Jazeera, pengacara Donald Trump telah berusaha untuk mencegah Kongres memperoleh catatan itu dengan mengklaim hak istimewa eksekutif.
Argumen tersebut merupakan hukum kontroversial yang coba digunakan Presiden di masa lalu untuk melindungi diskusi internal yang rahasia.
Joe Biden menolak untuk menegaskan hak istimewa eksekutif atas nama Donald Trump, mengatakan kepada Arsip Nasional dalam sebuah surat bahwa pernyataan hak istimewa eksekutif bukan demi kepentingan terbaik AS.
“Kongres sedang memeriksa serangan terhadap Konstitusi kita dan lembaga-lembaga demokrasi yang diprovokasi dan dikipasi oleh mereka yang bersumpah untuk melindungi.
“Serta tindakan yang sedang diselidiki jauh melampaui pertimbangan tipikal mengenai pelaksanaan tugas konstitusional Presiden,” kata surat itu.
Baca Juga: Bukan Rizky Billar, Lesti Kejora Rindukan Pria Ini Saat Hamil
Komite terpilih DPR yang menyelidiki pemberontakan, yang terdiri dari tujuh Demokrat dan dua Republik, juga telah memanggil sejumlah mantan pembantu Donald Trump serta penyelenggara rapat umum 6 Januari.
Mereka menuntut wawancara dan dokumen dari mantan kepala staf Gedung Putih Trump Mark Meadows dan wakil komunikasi Dan Scavino.
Komite juga telah memanggil mantan penasihat politik utama Trump, Steve Bannon dan Kash Patel, yang ditunjuk untuk menjadi kepala staf untuk penjabat menteri pertahanan setelah pemilihan November 2020.***
