Network
"Beberapa korban hamil karena penganiyayan dan mereka tidak mau melaporkan apa yang terjadi pada mereka karena maerasa malu atau karena mereka merasa tidak akan didukung oleh otoritas penyidik," pungkasnya.
Baca Juga: Ramalan Shio Hari Ini, 29 April 2021: Kelinci, Naga dan Ular Anda Akan Mendapatkan Banyak Uang
Ranto Sibarani, seorang pengacara hak asasi manusia yang berbasis di Medan yang mewakili 6 orang korban di sekolah Potestan, mengatakan bahwa proses hukum bisa panjang dan berat bagi korban karena banyak yang harus dilakukan untuk menukung korban dalam mengambil tindakan.
"Di Indonesia, perempuan dan anak-anak seringkali berada pada posisi paling lemah untuk membela hak-hak mereka, jadi penting bagi kita untuk memberdayakan mereka," ujarnya.
"Di banyak bagian negara, mereka dianggap warga negara kelas dua karena dominasi patriarki dalam masyarakat Indonesia," pungkasnya.
Baca Juga: Michael Collins, Astronot Apollo 11 Sang Pengorbit Bulan Wafat Setelah Berjuang Melawan Kanker
Dia juga mengatakan ada kebutuhan untuk pengamanan yang lebih ketat untuk diberlakukan dan telah mendesak pemerintah dan Kementrian Penididkan untuk mengambil langkah-langkah untuk memantau staf pendidikan dan agama lebih dekat.
"Saya akan meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali bagaimana guru dan pemimpin agama direkrut dan bagaimana mereka bisa mendapatkan pekerjaan mengajar di sekolah tanpa pemeriksaan latar belakang yang memadai dan evaluasi psikologis yang akan membantu menjaga keamanan siswa," ujar pengcara itu.
"Kasus pelecehan seksual terhadap anak lebih buruk dari pada terorisme karena kami tidak tahu berapa banyak korban yang benar-benar terpengaruh," sambungnya.
Baca Juga: 12 Pasangan dalam Drakor Ini Awalnya Musuh Jadi Cinta, Ada Lee Dong Woo dan Yoo In Na
