Network
PR TASIKMALAYA - Pemerintah Republik Indonesia dan Singapura telah resmi memberlakukan kerja sama melalui perjanjian ekstradisi buronan yang dimulai dari tanggal 21 Maret 2024.
Perjanjian antar Indonesia dan singapura ini menjadi tonggak sejarah penting dalam kerja sama di bidang hukum antara kedua negara. Kerja sama antar negara ini juga dianggap sebagai pencapaian keberhasilan dalam bidang diplomasi.
"Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura ini merupakan capaian kerja sama di bidang hukum yang luar biasa dan menjadi sejarah keberhasilan diplomasi yang sangat penting," ujar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna H Laoly di Jakarta pada Jumat, 29 Maret 2024, sebagaimana dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara.
Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna H Laoly, perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura merupakan yang ke-12 yang telah diberlakukan oleh pemerintah Indonesia setelah sebelumnya dengan negara-negara seperti Malaysia, Filipina, Thailand dan lainnya.
Perjanjian ini telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan. Penandatanganan perjanjian ini dilakukan di Bintan, Kepulauan Riau, oleh Menkumham Yasonna pada 25 Januari 2022.
Selain itu, Yasonna juga menjelaskan bahwa sebelumnya Singapura hanya memiliki kerangka kerja sama ekstradisi dengan beberapa negara dan yurisdiksi tertentu, seperti Amerika Serikat, Jerman, dan negara-negara Persemakmuran.
Keputusan untuk melaksanakan perjanjian ekstradisi ini dipengaruhi oleh status Singapura sebagai salah satu pusat ekonomi terbesar di dunia.
Hal ini menjadi pertimbangan penting bagi kedua negara untuk terikat dalam perjanjian yang memfasilitasi pemulangan buronan pelaku tindak pidana ke negara asalnya.
