PR TASIKMALAYA – Presiden Turki Tayyip Erdogan meminta masyarakat Turki untuk tidak pernah membeli produk-produk asal Prancis.
Selain itu, ia juga mendesak para pemimpin Uni Eropa untuk menghentikan agenda "anti-Islam" pemimpin Prancis, Emmanuel Macron.
Sebelumnya pada Sabtu 24 Oktober 2020, Erdogan mengatakan bahwa Macron memiliki masalah dengan muslim.
Baca Juga: Berikut 12 Dubes LBBP RI yang Resmi Dilantik Presiden Jokowi
Lalu, ia juga mengatakan bahwa Macron membutuhkan pemeriksaan kesehatan mental. Komentar Erdogan itu, menyebabkan Perancis menarik duta besarnya dari Ankara.
Erdogan menyerukan untuk tidak membeli produk Prancis seperti apa yang dilakukan Prancis terhadap produk Turki.
“Seperti yang mereka katakan ‘jangan membeli produk dengan merek dari Turki’ di Prancis,” ujar Erdogan, dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Reuters.
Baca Juga: Dapat Lampu Hijau Kemenkes, UGM Jalani Uji Diagnostik pada GeNose
“Saya pun meminta masyarakat saya dari sini, untuk tidak pernah membantu atau membeli barang dengan merek dari Prancis,” sambungnya.
Menurut lembaga statistik Turki, Prancis adalah sumber impor terbesar ke-10 ke Turki dan pasar terbesar ketujuh untuk ekspor Turki.
Di antara impor utama Prancis, mobil Prancis termasuk di antara mobil dengan penjualan tertinggi di Turki.
Baca Juga: Soal Pengadaan Vaksin Covid-19, Jokowi: Ada Satu Saja Masalah, Masyarakat Tidak akan Percaya
Macron telah berjanji untuk melawan "separatisme Islam", mengatakan hal itu sebagai ancaman untuk mengambil alih beberapa komunitas Muslim di Prancis.
Negara itu telah diguncang oleh peristiwa pemenggalan kepala seorang guru oleh seorang militan Islam, sebagai pembalasan penggunaan kartun Nabi Muhammad di sebuah kelas tentang kebebasan berekspresi.
Erdogan mengatakan Para pemimpin Eropa harus mengakhiri agenda "anti-Islam" Macron, hal itu ia sampaikan dalam sebuah pidato untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad di Turki.
Baca Juga: Susul Tiga Anggota Lain, Chen EXO Jalani Wajib Militer Hari ini
Meskipun kedua negara merupakan anggota aliansi militer NATO, tetapi telah berselisih mengenai berbagai masalah internasional.
Seperti masalah Suriah dan Libya, masalah yurisdiksi maritim di Mediterania Timur, dan berselisih terkait dengan konflik di Nagorno-Karabakh.***