PR TASIKMALAYA – Junta Myanmar menyebut laporan hak asasi terbaru PBB tentang negara yang dilanda konflik itu sebagai hasutan untuk melakukan kekerasan.
Junta militer Myanmar juga menuduh PBB telah ikut campur dalam urusan internalnya.
Hingga saat ini Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta Februari, dengan lebih dari 1.100 orang tewas dalam tindakan keras terhadap perbedaan pendapat.
Baca Juga: Astrologi: 3 Zodiak Ini Akan Alami Minggu Hebat Pada 25-31 Oktober 2021
Pada Jumat, 22 Oktober 2021 lalu, PBB mengatakan pihaknya mengkhawatirkan 'bencana' hak asasi manusia yang lebih besar di Myanmar.
Hal itu diutarakan di tengah laporan bahwa puluhan ribu tentara dan senjata berat sedang dipindahkan ke daerah konflik di utara dan barat laut.
Pelapor Khusus Myanmar, Tom Andrews, memperingatkan Majelis Umum PBB bahwa taktik tersebut sangat mengingatkan pada taktik yang dikerahkan sebelum penumpasan berdarah terhadap minoritas Rohingya pada 2016-2017.
Baca Juga: Tuntut Pembebasan Pemimpin Masyarakat Sipil, Duta Besar dari 10 Negara Ini Diusir Presiden Turki
Junta mengecam laporan itu dan menuduh PBB menggunakan hak asasi manusia sebagai alat politik untuk campur tangan dalam urusan internal Myanmar.
“Laporan itu hanya akan mengarah pada perpecahan lebih lanjut di antara bangsa dan hasutan untuk kekerasan internal,” kata Kementerian Luar Negeri yang ditunjuk junta dalam sebuah pernyataan, dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Channel News Asia.
Hampir sembilan bulan setelah merebut kekuasaan, militer tidak mampu membasmi oposisi terhadap kekuasaannya. Pasukan pertahanan rakyat lokal sering bentrok dengan militer.
Lebih dari 70 personel militer dan 93 personel polisi telah tewas sejak Februari, menurut junta dalam laporan terbarunya.
Meskipun demikian, analis mengatakan militer meremehkan kerugian medan perangnya.
Para jenderal juga berada di bawah tekanan internasional yang meningkat untuk berdamai dengan lawan-lawan mereka.
Baca Juga: Berencana Bangun Lebih Banyak Rumah di Tepi Barat, Israel Tuai Kecaman
Pekan lalu, ASEAN memutuskan untuk mengecualikan kepala junta Min Aung Hlaing dari pertemuan puncak yang akan datang karena keraguan tentang komitmennya untuk meredakan krisis berdarah itu.
Sebagai gantinya, ASEAN menyerukan perwakilan non-politik untuk menghadiri KTT 26 Oktober hingga 28 Oktober, yang menurut junta akan sulit untuk dipatuhi.
Inggris juga mengatakan pekan lalu bahwa pihaknya tidak akan mengundang junta Myanmar ke pertemuan menteri luar negeri G7-ASEAN mendatang.***